Kapasitas Over, DPR Sebut Gedung Baru Mendesak  

Reporter

Selasa, 28 April 2015 07:35 WIB

Petugas kebersihan membersihkan genangan air akibat atap yang bocor di Lobby gedung Nusantara III DPR Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2). Akibat hujan yang cukup deras disertai petir mengguyur Jakarta, menyebabkan kebocoran di sejumlah atap Gedung DPR. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Winantuningtyas Tuti mengatakan pihaknya perlu segera membangun gedung baru di Kompleks Parlemen Senayan untuk ruang kerja tenaga ahli dan staf administrasi per anggota Dewan. Alasannya, ruang kerja di Gedung Nusantara I tak lagi mampu menampung anggota Dewan bersama semua stafnya.

"Bayangkan, kebutuhan gedung yang tadinya hanya dirancang menampung 800 orang, sekarang hampir 5.000 orang," kata Win di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 27 April 2015.

Menurut Win, Gedung Nusantara I, lokasi ruang kerja anggota Dewan, hanya dirancang untuk 400 anggota Dewan dan 400 staf. Saat ini, ia mencatat terdapat sekitar 4.357 tenaga ahli sekaligus staf administrasi dan 560 anggota Dewan yang menempati gedung berlantai 22 tersebut. Tiap anggota memiliki lima tenaga ahli dan dua staf pribadi.

Selain itu, Win mengklaim luas ruangan anggota jauh dari standar peraturan presiden, yaitu 117 meter. Saat ini rata-rata luas ruang kerja sebesar 28-30 meter. "Bayangkan ruang sekecil itu, stafnya duduk di mana?" ujar Win.

Hingga kini DPR belum merilis anggaran resmi pembangunan gedung tersebut. Rencananya, DPR juga membangun museum dan perpustakaan serta sentra riset baru.

Adapun tim kerja pembangunan gedung baru diketuai Wakil Sekretaris Jenderal DPR Achmah Djuned, dengan anggota Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan Dimyati Sudja, Kepala Biro Perawatan Mardian Umar, Kepala Biro Humas Djaka Winarko, serta beberapa perwakilan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan pembangunan akan dilakukan di gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga. Gedung tersebut masih di bawah pengelolaan DPR. "Diusulkan kepada Jokowi akan gunakan Kemenpora, nanti akan ditempati DPD," tuturnya.

PUTRI ADITYOWATI


Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

7 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

8 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

8 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

12 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

15 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

16 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

20 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya