TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pegiat antikorupsi menentang pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri hari ini. Salah satunya, Sosiolog Universitas Indonesia Thamrin Amal Tamagola, yang menilai pelantikan Komjen BG merupakan bentuk pelecehan terhadap Presiden Joko Widodo. Musababnya Presiden pernah membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri karena tersandung kasus korupsi dan mendapat penolakan dari masyarakat.
"Kami melihat itu semacam peringatan dari presiden untuk pilih orang bersih. Tapi sayang Wanjakti Polri tidak mengindahkan pesan itu," kata Thamrin kepada wartawan di Cikini, Jakarta, Rabu, 22 April 2015.
Thamrin pun kecewa dengan keputusan Kapolri yang melantik Komjen BG sebagai wakilnya. Meski hal tersebut merupakan hak seorang Kapolri, Thamrin menilai keputusan tersebut tak sesuai dengan nurani. (Baca: Kisah Pelantikan Budi Gunawan: Ruang Sempit, Tiada Makanan)
Thamrin pun khawatir keputusan Polri ini akan berbuntut panjang. Sebagai contoh, jatuhnya wibawa Polri di mata masyarakat terlebih dalam mengusut kasus korupsi. Masyarakat semakin tak percaya dengan upaya pemberantasan korupsi di internal Polri. Selain itu Thamrin khawatir pengangkatan Budi Gunawan sebagai Wakapolri akan memicu gesekan antara Polri dengan KPK.
"Kami harap di masa datang, presiden bisa lebih tegas dengan mengangkat dan menyetujui orang-orang bersih saja," kata dia.
Komjen Budi Gunawan resmi menjadi Wakil Kepala Polri hari ini. Upacara pelantikan BG berlangsung tertutup di Markas Besar Polri Rabu sore. Upacara pelantikan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
