Polri: Kematian Yoseph Tak Pengaruhi Penyelidikan Benjina

Reporter

Selasa, 21 April 2015 13:48 WIB

Sejumlah anak buah kapal asal Myanmar, Laos, dan Kamboja, yang bekerja di PT. PBR Benjina tiba di PPN Tual, Maluku, 4 April 2015. ANTARA/Humas Kementerian Kelautan Perikanan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI, Anton Charlian, mengatakan kematian saksi kunci kasus budak Benjina, Yoseph Sairlela, tidak mempengaruhi proses penyelidikan. Sebab, polisi telah mengantongi delapan saksi kunci lainnya.

"Delapan orang ini juga korban, bisa dijadikan saksi kunci," katanya saat konferensi pers di Mabes Polri, Selasa, 21 April 2015.

Kasus Benjina mengemuka setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemukan adanya dugaan perbudakan oleh PT Pusata Benjina Resources. Ratusan anak buah kapal dari Myanmar diketahui dipekerjakan tanpa bayaran dan istirahat di kapal-kapal milik perusahaan itu.

Anton menceritakan delapan orang tersebut adalah warga negara Myanmar. Namun mereka mendapatkan paspor dengan kewarganegaraan Thailand. "Ini juga harus kami selidiki, bagaimana dia mendapat kewarganegaraan yang berbeda seperti itu," ujarnya.

Untuk menghindari kejadian seperti yang menimpa Yoseph, Mabes Polri akan bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK akan mengamankan semua saksi dan korban kasus Benjina. "Nanti dilindungi dan diamankan di tempat rahasia," tuturnya.

Sebelumnya, Yoseph meninggal saat perjalanan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dokter menyatakan Yoseph terkena serangan jantung. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti curiga ada potensi pembunuhan dalam kematian Yoseph yang mendadak itu. Ia pun meminta jasad Yoseph diotopsi untuk mengetahui kepastiannya.

Pria 51 tahun itu merupakan Koordinator Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Benjina. Dalam wawancara Tempo beberapa waktu lalu, ia mengungkapkan ada sejumlah suap yang diberikan kepada semua aparat di Benjina. Sebelum meninggal, ia dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Mabes Polri pekan ini.

DEWI SUCI RAHAYU


Berita terkait

Golkar akan Pecat Bupati Langkat sebagai Kader Jika Terbukti Langgar HAM

26 Januari 2022

Golkar akan Pecat Bupati Langkat sebagai Kader Jika Terbukti Langgar HAM

Dugaan perbudakan muncul setelah KPK menangkap Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Ada kerangkeng manusia di belakang rumahnya.

Baca Selengkapnya

5 Hal Seputar Dugaan Kerangkeng Manusia Oleh Bupati Langkat Terbit Rencana

25 Januari 2022

5 Hal Seputar Dugaan Kerangkeng Manusia Oleh Bupati Langkat Terbit Rencana

Migrant Care menduga kerangkeng manusia yang ditemukan di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin untuk mengurung para pekerja kebun sawit.

Baca Selengkapnya

Ditanya soal Kerangkeng, Kakak Bupati Langkat Tertunduk

24 Januari 2022

Ditanya soal Kerangkeng, Kakak Bupati Langkat Tertunduk

Dari OTT ini terungkap Bupati Langkat Terbit Rencana diduga memiliki kerangkeng di halaman belakang rumahnya. Diduga mempraktikan perbudakan modern.

Baca Selengkapnya

Polda Sumut Ungkap Pengakuan Penjaga soal Penjara di Rumah Bupati Langkat

24 Januari 2022

Polda Sumut Ungkap Pengakuan Penjaga soal Penjara di Rumah Bupati Langkat

Kerangkeng atau penjara manusia ditemukan di rumah Bupati Langkat. Dituding melakukan perbudakan modern.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Terima Laporan Dugaan Perbudakan oleh Bupati Langkat

24 Januari 2022

Komnas HAM Terima Laporan Dugaan Perbudakan oleh Bupati Langkat

Eks bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin dilaporkan atas praktik perbudakan.

Baca Selengkapnya

Bupati Langkat Diduga Lakukan Praktik Perbudakan

24 Januari 2022

Bupati Langkat Diduga Lakukan Praktik Perbudakan

Setidaknya ada tujuh buah dugaan perbudakan yang dilakukan oleh Terbit kepada pekerja yang menggarap kebun sawit miliknya.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla: Semua Negara Harus Bersatu Hadapi Perbudakan  

14 Maret 2017

Jusuf Kalla: Semua Negara Harus Bersatu Hadapi Perbudakan  

Jusuf Kalla menuturkan masih banyak praktek perbudakan yang terjadi di dunia.

Baca Selengkapnya

Perbudakan ABK Indonesia, Pemerintah Didesak Rativikasi  

4 Maret 2017

Perbudakan ABK Indonesia, Pemerintah Didesak Rativikasi  

Sekjend Indonesian Fisherman Assosiation, Jamaludin Suryahadikusuma, menilai peran pemerintah dalam menangani kasus perbudakan ABK Indonesia lemah.

Baca Selengkapnya

Aktivis Buruh Taiwan Soroti Kasus Perbudakan ABK Indonesia  

4 Maret 2017

Aktivis Buruh Taiwan Soroti Kasus Perbudakan ABK Indonesia  

Aktivis burus asal Taiwan datang ke Indonesia untuk mengetahui secara langsung kondisi keluarga para ABK yang bermasalah di Taiwan.

Baca Selengkapnya

Tokoh Lintas Agama Tolak Perbudakan Gaya Baru

20 Februari 2017

Tokoh Lintas Agama Tolak Perbudakan Gaya Baru

Firmanzah mencontohkan praktek perbudakan modern dari kegiatan perdagangan organ.

Baca Selengkapnya