Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla berpidato membuka dialog tingkat tinggi Pemanfaatan Gelombang Bonus Demografi, di Hotel Pullman, Jakarta, 20 April 2015. Jusuf Kalla mengatakan bonus demografi yang dimiliki Indonesia harus dibarengi dengan kualitas sehingga tidak menjadi beban pembangunan. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan belum ada rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Kalaupun ada reshuffle, pertimbangan utama adalah kebutuhan. "Reshuffle atau tidak, itu bukan karena survei. Ini bukan negeri survei," kata JK saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin, 20 April 2015. Menurut Kalla, jalannya pemerintahan saat ini benar-benar diawasi dan dinilai oleh Presiden Joko Widodo. "Belum ada pokoknya, tanya reshuffle terus. Kamu mau jadi menteri?"
Hasil survei lembaga Poltracking Indonesia menunjukkan sebagian besar masyarakat Indonesia tidak puas dengan kepemimpinan Joko Widodo. Hanya 44 persen yang mengaku puas.
Survei juga menunjukkan 41,8 persen responden mengaku setuju dengan adanya perombakan kabinet atau reshuffle. Mereka menilai reshuffle adalah salah satu cara untuk memperbaiki kepuasan publik.
Survei tersebut dilakukan sejak 25-31 Maret 2015 dengan jumlah responden sebanyak 1200 orang dengan margin of error 2,9 persen.
Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda mengatakan salah satu ketidakpuasan publik tercermin pada sektor ekonomi. Sebanyak 55,8 persen publik kecewa dengan harga kebutuhan bahan pokok yang tak stabil.
Selain itu, mereka juga mengeluhkan minimnya lapangan kerja serta persoalan hukum dan keamanan. Hanta juga menyarankan agar pemerintah memperbaiki komunikasi publik. "Persepsi berada pada titik terendah mengingat Nawacita belum maksimal."
