Fuad Amin Imron, Ketua DPRD Bangkalan. ANTARA/Reno Esnir
TEMPO.CO, Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan menjatuhkan putusan atas Direktur Human Resource Developmet PT Media Karya Sentosa (MKS) Antonius Bambang Djatmiko hari ini, Senin, 20 April 2015. Antonius adalah penyuap bekas Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron.
Sebelumnya, jaksa penuntut umum telah meminta hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada Antonius. "Kami menuntut terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan," kata jaksa Titik Utama saat membacakan tuntutan, dua pekan lalu.
Titik menganggap Antonius terbukti telah menyuap Fuad untuk memuluskan konsorsium jual-beli gas alam di Bangkalan. Total suap untuk Fuad mencapai Rp 18,05 miliar.
Duit itu diminta Fuad agar jalan perusahaan Antonius mulus dalam pembelian gas alam dari PT Pertamina EP melalui Perusahaan Daerah Sumber Daya (SD). Perjanjian dimulai pada 2009 dengan jumlah setoran awal Rp 50 juta per bulan.
Pada 2011, Fuad meminta setoran dinaikkan menjadi Rp 200 juta. Hal ini berlangsung hingga 2013, saat setoran akhirnya meningkat jadi Rp 700 juta tiap bulan.
Hubungan antara PT MKS dan Fuad Amin bermula pada 2006. PT MKS mengajukan permohonan mendapatkan alokasi gas bumi di Blok Poleng, Bangkalan, kepada Kodeco Energy Co Ltd pada Fuad yang menjabat Bupati Bangkalan selama dua periode, yakni 2003-2008 dan 2008-2013.
Atas saran Kepala Divisi Pemasaran dan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Budi Indianto, Presiden Direktur PT MKS Sardjono menemui Fuad Amin untuk menghindari perselisihan persaingan dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
Fuad lantas meminta PT MKS bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui PD SD agar bisa membeli gas alam dari PT Pertamina EP di Blok Poleng yang dioperasikan Kodeco. PT MKS menyepakati perjanjian konsorsium dengan PD SD, di antaranya memuat klausul tentang pembagian keuntungan.
Sebesar 6 persen dari total margin yang didapat PT MKS harus diberikan ke PD SD. Pembagian keuntungan dengan PD SD inilah yang menjadi kedok suap kepada Fuad.
Tak hanya selama menjabat Bupati Bangkalan, setelah lengser pun Fuad disebut terus meminta PT MKS menyetor kepadanya, yang selalu dipenuhi Antonius sebagai bentuk balas budi. Atas perbuatannya, Antonius dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
