DPR Minta Daerah Perhatikan Honor Ketua RW

Reporter

Minggu, 19 April 2015 21:01 WIB

Anggota fraksi PDIP Tubagus Hasanudin (kiri) mendampingi Bupati Subang Eep Hidayat. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Bandung - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanudin, meminta Pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat dan daerah lainnya di Indonesia memperhatikan kesejahteraan para ketua Rukun Warga (RW).

"Sebab, mereka adalah ujung tombak pemerintahan di level paling bawah," katanya di depan 1.900 ketua RW se-Kabupaten Subang, di GOR Gotong Royong, Minggu 19 April 2015.

Ia menegaskan dari pada duit negara tidak tersalurkan sesuai peruntukannya atau bahkan habis dikorupsi oleh para pejabat, "Lebih baik dipakai meningkatkan honor para ketua RW."

Sebagai ujung tombak, Hasanudin mengimbuhkan, kesejahteraan para ketua RW, semestinya terjamin. "Kalau tidak, bagai mana mungkin bisa jadi ujung tombak, kerja mereka malah letoy."

Ketua RW 005 Barugbug, Desa Karanganyar, Kecamatan Pabuaran, mengakui tingkat kesejahteraan para ketua RW di Subang sangat rendah. "Honornya, satu tahun hanya Rp 300 ribu," ujar Tatang.

Dia meminta agar bupati dan DPRD Subang mengalokasikan honor kesejahteraan yang layak. Sebab jika dibandingkan dengan honor RW di sejumlah daerah tapal batas, honor RW di Subang paling kecil.

Mendapat "serangan" dari perwakilan ketua RW, Bupati Subang, Ojang Sohandi, berjanji akan melukuskan usulan para ketua RW tersebut mulai tahun anggaran 2016.

"Tolong kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, segera menghitung ulang pos anggaran buat para ketua RW," kata Ojang.

NANANG SUTISNA

Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

14 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

30 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

6 Maret 2024

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Selengkapnya

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.

Baca Selengkapnya

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.

Baca Selengkapnya