TEMPO Interaktif, Palembang:Ketua DPRD Sumatera Selatan, Zamzami Ahmad menyatakan setuju rencana pemerintah meminta daerah-daerah penghasil minyak dan gas berbagi beban di dalam menanggung kenaikan belanja subsidi bagi daerah-daerah yang bukan penghasil migas. "Tapi aturannya harus jelas dulu, artinya daerah penghasil juga harus diperhatikan dan penerimaan juga harus lebih besar,"katanya.Karena dampak langsung dari daerah penghasil juga besar, terutama kerusakan lingkungan dan sosial budayanya. "Nilai yang harus di bagi kepada daerah lain yang tak mempunyai migas juga harus sewajarnya saja,"ujar Zamzami. Zamzami berharap dibuat dahulu payung hukumnya dengan melibatkan daerah-daerah penghasil migas. Agar daerah penghasil migas juga tahu berapa yang sewajar yang harus dia berikan kepada daerah lain untuk disubsidi. "Kalau tahun depan diberlakukan jelas tidak bisa,"ujarnya.Perolehan bagi hasil migas dari pusat untuk Sumatera Selatan pada triwulan tahun 2005 yaitu minyak bumi mendapatkan bagian Rp 154,89 miliar dan gas alam mendapat bagian Rp 91,24 miliar jumlah totalnya Rp 246,13 miliar. Menurut Anggota DPRD Sumsel Dheny Zainal dari fraksi Golkar untuk tahun Sumsel tak bisa mensubsidi daerah lain, karena Sumsel belum mengoptimalkan produksi migasnya.Arif Ardiansyah
Berita terkait
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat
16 hari lalu
Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.
Baca SelengkapnyaMakan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya
59 hari lalu
Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?
Baca SelengkapnyaDefisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM
26 Februari 2024
Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.
Baca SelengkapnyaProgram Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan
24 Februari 2024
Program makan siang gratis Prabowo-Gibran masuk APBN 2025, Jokowi akan matangkan di sidang kabinet Senin depan.
Baca SelengkapnyaAnggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis
19 Februari 2024
Ekonom CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengusulkan refocusing program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak
19 Februari 2024
Pengamat menilai jika subsidi BBM dipangkas untuk program makan siang gratis maka penerimaan pajak bisa menurun.
Baca SelengkapnyaEkonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis
18 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira menyebut subsidi BBM idealnya dipangkas bukan untuk membiayai program makan siang gratis. Kenapa?
Baca SelengkapnyaRamai Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Lengkap TKN Prabowo-Gibran
18 Februari 2024
Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka buka suara soal polemik pemangkasan BBM untuk program makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaSusi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat
18 Februari 2024
Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.
Baca SelengkapnyaPrabowo - Gibran Akan Pangkas Subsidi BBM untuk Biayai Makan Siang Gratis, Ekonom Ini Sebut Bahayanya
18 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira tak sepakat program makan siang gratis Prabowo - Gibran bisa dijalankan dengan memangkas subsidi BBM.
Baca Selengkapnya
