TEMPO Interaktif, Jakarta:Menurut Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Eddie Widiono, jika subsidi ini tidak terpenuhi maka diperkirakan tahun 2006 tarif dasar listrik akan naik. Akibat naiknya harga BBM dan turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar serta kemungkinan dikenakannya kuota 8,4 juta kilo liter atas pembelian BBM dari Pertamina akan menyebabkan terjadinya kenaikan biaya operasi. Terutama komponen biaya pembelian tenaga listrik dan bahan bakar. Untuk APBN 2005, menurut Eddie, PLN akan mengajukan tambahan subdisi sebesar Rp 10,5 triliun dari Rp 3,8 triliun menjadi Rp 14,3 triliun agar PLN tetap membayar kewajiban sebesar Rp 8,5 triliun. Jika tidak ada kenaikan tenaga dasar listrik, subsidi RAPBN 2006 diperkirakan mencapai Rp 35,4 triliun. Menurut anggota DPR Komisi VII Ramson, anggaran pemerintah untuk mensubsidi PLN hanya berkisar Rp 4,1 triliun. "Kalau minta Rp 10,5, uang dari mana?"ujar anggota Panitia Anggaran. Sekitar akhir September 2005, subsidi Rp 75,6 triliun saja sudah habis sehingga di tahun 2006, pemerintah harus mempersiapkan dana subsidi untuk dua unit tersebut (listrik dan BBM). Padahal, RAPBN 2006 menganggarkan sekitar Rp 35,4 triliun untuk membayar hutang dan cicilan luar negeri. "Jadi permintaan PLN itu tidak realistis,"ujar Ramson. Bukan mendukung permintaan anggaran Ali Mudori dari Fraksi PKB justru menyatakan agar dirut PLN yang bertanggung jawab atas terjadinya black out listrik di jaringan listrik pada 18 Agustus lalu diminta untuk mengundurkan diri. "Yang penting bukan menambah subsidi melainkan perbaikan manajemen internal PLN," ujarnya. Rengga Damayanti