PDIP Benarkan Kadernya Ditangkap KPK Saat Kongres di Bali  

Reporter

Jumat, 10 April 2015 09:05 WIB

Ilustrasi. TEMPO/Kink Kusuma Rein

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengkonfirmasi bahwa salah satu kader PDIP kena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semalam di Swiss Belhotel, Bali.

"Benar bahwa kader kami ditangkap," kata Eva melalui pesan singkat kepada Tempo, Jumat, 10 April 2015.

Menurut dia, terkait kasus dan dugaan korupsi yang dilakukan kader tersebut, partai belum dapat mengatakan apa pun. PDI Perjuangan, kata dia, akan menunggu pernyataan resmi dari komisi anti rasuah tersebut hari ini.

Eva mengatakan belum ada sikap resmi dari partai soal penangkapan ini. Namun, kata dia, hari ini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan bicara soal OTT KPK. "Insya Allah pagi ini ibu berpendapat soal ini," kata dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi mencokok politikus Demokrasi Indonesia Perjuangan saat berlangsung Kongres PDIP di Bali pada Kamis, 9 April 2015. Dia ditangkap terkait dugaan penyuapan.

Berdasarkan informasi dari salah seorang politikus PDIP lainnya, kader yang ditangkap lembaga antirasuah tersebut berinisial A. Dia merupakan anggota DPR Komisi Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan II.

Bekas bupati salah satu daerah di Kalimantan Selatan ini diduga menerima duit dari salah seorang polisi berpangkat brigadir satu. Belum diketahui apakah polisi itu berperan sebagai perantara atau memang uang itu berasal dari kantongnya. Duit yang diterima sekitar US$ 40 ribu. Saat ini A sudah dibawa ke Jakarta.

Politikus PDIP, Junimart Girsang membenarkan penangkapan itu. Namun, dia masih belum tahu siapa kader partai banteng yang dicokok. Dia membenarkan hotel tersebut merupakan tempat berkumpulnya peserta kongres PDIP. "Tapi belum tentu peserta kongres yang ditangkap KPK itu," ujar Junimart. Saat dikonfirmasi nama A, dia mengaku informasinya masih simpang siur.

YOLANDA RYAN ARMINDYA

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya