Ahmad Muzani: Ada Menteri Jokowi Cuma Duduk, Enggak Ngapa-ngapain  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Kamis, 9 April 2015 11:03 WIB

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani memberi keterangan resmi terkait wafatnya Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi di RS Pusat Pertamina, Jakarta, 28 Agustus 2014. Almarhum wafat pukul 21.31 karena sakit kanker paru-paru stadium 4. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mendorong Presiden Joko Widodo untuk mengubah susunan Kabinet Kerja dalam waktu dekat. Muzani ingin agar Jokowi mengganti para menteri yang tak cakap.

"Saya lihat ada orang yang tak tepat duduk di situ. Enggak ngapa-ngapain, enggak mengerti apa-apa," kata Muzani di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Rabu, 8 April 2015. Muzani menilai reshuffle kabinet mampu memperbaiki kinerja pemerintahan. "Kepala pemerintahan perlu memikirkan reshuffle untuk mengefektifkan pemerintahan."

Isu reshuffle kabinet bermula dari kegelisahan masyarakat melihat kasus politik dan hukum yang terus bergulir sepanjang hampir enam bulan pemerintahan Jokowi. Selain itu, survei Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia menyatakan mayoritas masyarakat ingin Jokowi merombak Kabinet Kerja. Hasil survei menyebutkan masyarakat mendesak Jokowi melakukan reshuffle sebelum pertengahan tahun ini.

Survei itu juga menyatakan sejumlah menteri, seperti Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menko Perekonomian Sofyan Djalil, dianggap berkinerja buruk.

Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid berpendapat bahwa Presiden harus bertanggung jawab terhadap kabinet yang dibentuknya. "Kalau sudah menetapkan mereka yang dinilai gagal oleh publik, ya, harus tanggung jawab. Jangan sampai kalau ada apa-apa lalu menteri disalahkan," kata Nur Wahid.

Nur Wahid menilai wajar jika rakyat resah karena kebijakan menteri menyalahi aturan. Namun, soal reshuffle, Nur Wahid tak memaksa Presiden. "Itu hak Presiden dengan segala risikonya, DPR dan MPR akan mengawal," ujarnya.

Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie berpendapat sama dengan Nur Wahid. Ia tak ingin ikut campur dalam hak Presiden. "Biar Presiden yang memberi penilaian," ucapnya.

PUTRI ADITYOWATI

Berita terkait

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

46 menit lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

1 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

2 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

6 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

7 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

8 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

8 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

13 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

13 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

14 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya