Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla bersiap memberikan keterangan pers di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 22 Maret 2015. Ini merupakan kunjungan kenegaraan pertama Jokowi ke negara tersebut. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo membuka rapat terbatas soal penanganan pencurian ikan pada hari ini, Selasa, 7 April 2015. Menurut Jokowi, masalah pencurian ikan sudah menjadi masalah internasional.
"Ini adalah kerja sama yang sangat bagus dan perlu diteruskan. Apalagi isu illegal fishing yang berkaitan dengan Benjina tak hanya menjadi masalah nasional, tapi juga internasional," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Selasa, 7 April 2015.
Dunia internasional saat ini sedang menyorot kasus Benjina, sebuah tempat terpencil di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, karena perbudakan terhadap anak buah kapal asal Myanmar yang diduga dilakukan oleh kapal eks asing milik Thailand yang beroperasi di Indonesia. Kapal itu dimiliki PT Pusaka Benjina Resources.
Jokowi mengatakan kerja sama antarlembaga dan kementerian sangat penting untuk menanggulangi persoalan pencurian ikan. "Saya minta nanti dilaporkan, juga pentingnya koordinasi dengan PPATK," kata dia.
Data-data pencurian ikan, kata Jokowi, harus betul-betul diikuti arus keuangannya sehingga tindakan yang dilakukan kementerian berdasarkan fakta.
Rapat terbatas kali ini dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti.
