TEMPO.CO , Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono meminta kepada Presiden Joko Widodo agar partainya tidak di-Golkar-kan. Maksud Ibas, panggilan anak dari Susilo Bambang Yudhoyono itu, pemerintah tidak mengintervensi urusan internal partai seperti yang terjadi di Golkar.
"Kami menyampaikan kepada Presiden, berharap agar Demokrat ke depan tidak di-Golkar-kan karena sebentar lagi (persiapan pemenangan) pemilu presiden," kata Ibas di gedung Nusantara I, Jakarta, Senin, 6 April 2015.
Ibas mengatakan partainya ingin tetap menjaga kedaulatan dalam menjalankan segala aktivitas politik. Demokrat, menurut Ibas, sangat berharap tidak ada intervensi dari pihak mana pun, termasuk pemerintah.
Dia menjelaskan Demokrat sebagai partai penyeimbang tidak memiliki permasalahan dengan partai mana pun dan tidak mempunyai jarak dengan partai lain dalam menjalin pola hubungan politik.
"Kami senang apabila pemerintah atau Presiden hadir (di Kongres Demokrat). Kami menyambut baik apabila yang bersangkutan hadir dan kami akan menyampaikan undangan," ujarnya.
Menurut Ibas, dirinya tidak bisa memprediksi kemungkinan adanya intervensi dari pihak luar yang bertujuan memecah belah Partai Demokrat. Namun potensi kemungkinan itu tetap ada dan internal Demokrat selalu mengantisipasi apa pun yang terjadi. "Kami memberikan pengaruh dan batasan-batasan kepada internal agar tidak terpengaruh dan terpecah belah," katanya.
Ibas mengatakan sangat sedih apabila ada parpol yang terpecah belah oleh tindakan pihak luar. Menurut dia, sudah bukan zamannya untuk memecah belah partai politik di Indonesia. "Kami ingin setiap partai diberikan waktu untuk konsolidasi internal," katanya.
Semua pihak, kata Ibas, harus menghargai kedaulatan partai politik untuk melakukan konsolidasi agar dapat menghasilkan keputusan terbaik terkait kepentingan partai masing-masing.
Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR RI Didik Mukrianto mengatakan partainya ingin memberikan pesan moral pada pemerintah agar tidak terjadi seperti yang dialami Golkar dan PPP. Peristiwa intervensi pemerintah sudah terlihat terkait putusan sela PTUN Jakarta yang menunda Keputusan Kementerian Hukum dan HAM.
"Faktanya ada putusan sela PTUN Jakarta yang menahan putusan Menkumham terkait Partai Golkar. Kami melihat itu dan Demokrat waspada kemungkinan itu lebih awal," ujarnya. Dia menegaskan partainya sudah bersatu. Segala permasalahan di internal partai pun sudah diselesaikan dengan baik.
