TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo ingin segera menyelesaikan pekerjaan rumah pemerintahannya yang selama ini tertunda karena persoalan pembatalan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI.

"Kunjungan ke DPR ini tentu saja menyelesaikan PR. Publik sudah sangat menunggu, beberapa hal harus segera clear," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Senin, 6 April 2015. Rakyat menginginkan Kapolri yang definitif, ujar Pratikno, jadi kami harapkan pertemuan ini berjalan baik.

Pada pukul 11.00 WIB berlangsung rapat konsultasi Presiden dengan pimpinan DPR di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Selatan. Pratikno membantah kedatangan Presiden karena ingin memuluskan pelantikan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri. "Jadi ini sifatnya, Presiden dalam posisi yang memang menginginkan sinergi antarlembaga negara semakin terus ditingkatkan."

Ada tiga agenda yang akan dibahas dalam rapat konsultasi itu. Pertama soal penjelasan pemerintah atas pembatalan pelantikan Budi Gunawan selaku calon Kapolri. Kedua, alasan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang mengenai penunjukan pelaksana tugas (plt) pimpinan KPK. Ketiga, mengenai implementasi APBN-Perubahan 2015.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Menteri Pratikno siap menjelaskan jika DPR menanyakan ihwal peraturan presiden tentang kenaikan uang muka mobil pejabat. Menurut dia, prosesnya sejak Februari di mana surat dari DPR dikirim ke Presiden, kemudian dibahas di Kementerian Keuangan dan kemudian difinalisasi oleh Sekretaris Kabinet.

REZA ADITYA