TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo bersedia memenuhi permintaan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjelaskan langsung alasan pembatalan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian RI.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Istana sedang menunggu surat permintaan resmi dari Dewan guna menentukan sikap selanjutnya. "Kalau dibutuhkan konsultasi, ya konsultasi. Kalau hanya perlu dijawab, ya dijawab," kata Kalla di kantor Wakil Presiden.

Presiden Jokowi, menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, terlebih dulu mengirim tim perwakilan untuk bertemu dengan Dewan. Tim kiriman Istana itu terdiri atas Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Sekretaris Negara.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan akan menyambut terbuka kedatangan tim perwakilan pemerintah. Utusan yang dikirim Jokowi ini akan diterima oleh pimpinan DPR, ketua fraksi, dan ketua komisi. "Kami mendengarkan penjelasan dari tim ini dalam rapat konsultasi besok," kata Taufik.

Pimpinan Dewan, kata Taufik, sebenarnya tidak mempersoalkan bila penjelasan tentang calon Kapolri disampaikan oleh tim perwakilan. Dia beralasan, "Ini benar-benar ranah prerogatif Presiden," ujarnya. Hanya, pimpinan tetap mengakomodasi keinginan Komisi Hukum. "Kalau penjelasan masih dirasa kurang, nanti kami bawa ke Badan Musyawarah."

Ketua Komisi Hukum Aziz Syamsuddin tetap ngotot agar Jokowi tidak mewakilkan kehadirannya. Menurut dia, Jokowi harus menghormati pleno Komisi Hukum pekan lalu yang memutuskan untuk mengembalikan surat pengangkatan Badrodin. "Apa salahnya tinggal menjelaskan saja," kata dia. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Arif Wibowo menegaskan polemik pencalonan Kapolri terlalu besar dan panjang untuk dibahas di tingkat menteri.

MUHAMMAD MUHYIDDIN | INDRI MAULIDAR