Aparat Takut Masuk Bui, Anggaran di Cirebon Menganggur

Reporter

Selasa, 31 Maret 2015 00:17 WIB

Ilustrasi mata uang Rupiah. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Cirebon - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD 2014 di Kota Cirebon capai Rp 148 miliar. Banyaknya program yang tak terlaksana menjadi salah satu penyebabnya.

Besarnya silpa tersebut diungkapkan Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis saat Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) Walikota Cirebon di gedung DPRD Kota Cirebon, Senin, 30 Maret 2015. "Dari APBD Kota Cirebon 2014 sebesar Rp 1,36 triliun, silpa yang ada sebesar Rp 148 miliar," kata Azis.

Azis pun mengakui jika silpa tersebut cukup besar. Besarnya sisa anggaran dikarenakan kekhawatiran yang berlebihan dari pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakan suatu program. "Mereka takut terjerat dampak hukum dari program yang akan dilaksanakan tersebut," kata Azis.

Karenanya, sekalipun baru dilantikan sebagai Wali Kota Cirebon, Azis menjaminkan dirinya agar setiap pimpinan SKPD bisa menjalankan program sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. "Kuncinya hanya satu, yaitu program tersebut dikerjakan secara benar dan sesuai dengan prosedur," kata Azis. Jika semua dikerjakan dengan benar maka pimpinan SKPD pun tidak perlu takut dan khawatir akan terjerat hukum.

Justru kalau tidak dikerjakan, lanjut Azis, berarti pemerintah daerah justru tidak berpihak pada rakyat. "Karena program itu kan dibuat untuk rakyat. Kalau tidak dibuat kita yang mengkhianati rakyat," kata Azis. Rakyat yang akan merugi karena program yang sudah direncanakan tidak bisa berjalan.

Selain kehati-hatian SKPD, besarnya silpa juga disebabkan oleh terlambatnya petunjuk pelaksanaan dan teknis, terutama kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus seperti DAK pendidikan. "Akibat keterlambatan juklak dan juknis pelaksanaan kegiatan pun menjadi terhambat," kata Azis.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Lili Eliyah, pun mengaku prihatin dengan cukup besarnya silpa yang tersisa dari APBD 2014. "Sebenarnya kami maklum dengan kekhwatiran sejumlah pimpinan SKPD," katanya. Namun, lanjut Lili, sepanjang mereka berhati-hati dan selalu menaati aturan yang ada, kekhawatiran tersebut menurut Lili tidak perlu terjadi.

IVANSYAH

Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

11 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

27 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

57 hari lalu

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Selengkapnya

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.

Baca Selengkapnya

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.

Baca Selengkapnya