Toraja Utara Belum Punya Anggaran Pilkada  

Reporter

Senin, 30 Maret 2015 07:38 WIB

Husni Kamil Manik, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Makassar - Kabupaten Toraja Utara, satu di antara sebelas daerah di Sulawesi Selatan yang akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak Desember tahun ini, ternyata belum memiliki anggaran. Padahal Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) akan disahkan pertengahan April.

"Hingga saat ini kami belum memiliki anggaran pilkada," kata Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara Mery Parura ketika dihubungi pada Ahad malam, 29 Maret 2015.

Menurut Mery, anggaran pilkada yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja daerah kemungkinan akan diberikan oleh pemerintah kabupaten setempat pada Agustus mendatang. "Akan diberikan pada pembahasan APBD perubahan pada Agustus," tuturnya.

KPU Toraja Utara mengusulkan anggaran Rp 17,8 miliar untuk tahapan pilkada. Menurut dia, lambatnya pencairan anggaran terjadi karena kabupaten ini semula tidak termasuk daerah yang akan menggelar pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum rencananya mengesahkan Peraturan KPU (PKPU) terkait dengan pilkada serentak 2015 pada pertengahan April ini. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan pihaknya sudah merampungkan sepuluh draf PKPU terkait dengan pilkada.

Sepuluh draf PKPU itu meliputi tahapan, pencalonan, data pemilih, tata kerja, kampanye, dana kampanye, rekap suara, perselisihan, serta penetapan pasangan terpilih. Draf ini rencananya dikonsultasikan kepada DPR pekan depan.

"DPR mengundang kami tanggal 31 Maret nanti untuk konsultasi. Hasil konsultasi itu kita akan review untuk sebelum disahkan. Insya Allah pertengahan April sudah kita tetapkan sepuluh PKPU itu," katanya.

Selain PKPU, Husni menambahkan, KPU juga ingin lebih dulu memastikan kesiapan anggaran pilkada di daerah. Khususnya bagi daerah yang sebelumnya tak masuk dalam rancangan Pilkada 2015.

"Ada 68 daerah di Indonesia yang saat ini masih sementara berproses mempersiapkan anggarannya. Kita harap meraka terus berkoordinasi dengan pemdanya masing-masing," tuturnya.

ARDIANSYAH RAZAK BAKRI

Berita terkait

Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

6 Maret 2024

Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

Pilkada Serentak 2024 digelar pada 27 November mendatang, BSKDN Kemendagri mulai membahas persiapan Pilkada.

Baca Selengkapnya

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

6 Maret 2024

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

Penandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan

6 Desember 2023

Penandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan

Sumsel Daerah Yang Pertama Kali Lakukan Penandatanganan Serentak NPHD Dana Pilkada Tahun 2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota

Baca Selengkapnya

Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

19 November 2023

Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya