TEMPO.CO, Semarang - Untuk pertama kalinya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan sistem pengusulan program dan anggaran melalui sistem elektronik atau e-budgeting pada bulan ini.
Anggota Komisi Pemerintahan DPRD Jawa Tengah, Ali Mansyur, mengaku pelaksanaan sistem ini masih agak gagap. "Agak kedodoran. Ada rekan anggota DPRD yang belum memasukkan usulan program melalui e-budgeting itu," kata legislator dari Partai Nasional Demokrat itu, Kamis, 26 Maret 2015.
Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi menyatakan sistem e-budgeting sempat merepotkan para wakil rakyat. Sebab, "Waktu yang disediakan untuk mengusulkan program sangat mepet," kata politisi PDIP tersebut.
Para wakil rakyat melaksanakan reses pada 16-21 Maret lalu, sedangkan batas akhir memasukkan usulan program melalui e-budgeting ditutup pada Selasa malam, 24 Maret 2015.
DPRD pun meminta perpanjangan masa pengusulan itu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya mengabulkan dan usulan program diperpanjang hingga 29 Maret mendatang.
Rukma menyatakan para anggota Dewan paling tidak butuh waktu satu minggu lagi untuk mengusulkan aspirasi masyarakat. Rukma berharap jangan sampai usulan itu, setelah diverifikasi, malah tidak ditampung. "DPRD akan menanggung beban moral dengan konstituen," ujarnya.
Melalui website http://rembugan.jatengprov.go.id, DPRD dan masyarakat bisa mengusulkan program. Di laman itu, para pengusul harus mengisi beberapa kolom, seperti nama, alamat, usulan kegiatan, lokasi, kecamatan, anggaran, dan dinas yang dituju.
Dengan menggunakan e-budgeting, muncul belasan ribu usulan program, baik dari DPRD maupun masyarakat. Gubernur Ganjar menyatakan, jika semua program diakomodasi, biayanya mencapai lebih dari Rp 400 triliun. Padahal APBD Jawa Tengah 2016 hanya Rp 16 triliun.
Ganjar akan mengefektifkan Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan guna menjaring program yang jadi prioritas. Musyawarah itu digelar secara per keresidenan.
ROFIUDDIN
Berita terkait
Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?
19 jam lalu
Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?
Baca SelengkapnyaRekam Jejak Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI yang Ditunjuk Jadi Staf Ahli Kapolri
1 hari lalu
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea ditunjuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Staf Ahli Kapolri. Berikut profilnya.
Baca SelengkapnyaSaat Mahfud MD Cerita Kekalahan Pilpres 2024 Sambil Tertawa: Ya Dongkol, Tapi Move On
2 hari lalu
Mahfud MD mengatakan, meski aktif dalam berbagai jabatan pemerintahan, ia sebenarnya tidak pernah benar-benar pergi dari dunia kampus.
Baca Selengkapnya5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK
6 hari lalu
Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaGanjar Akui Tak Akan Gabung Pemerintahan, Bagaimana dengan PDIP?
6 hari lalu
ganjar mengatakan dalam sistem pemerintahan juga penting adanya check and balances.
Baca SelengkapnyaGanjar Ungkap Arah Politiknya Usai Kalah di Pilpres 2024
6 hari lalu
Menurut Ganjar, masih banyak persoalan yang dipesankan oleh Megawati berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang perlu jadi perhatian.
Baca SelengkapnyaGibran Janji Beri Perhatian Khusus Daerah Padat Penduduk: Seperti Muara Baru
6 hari lalu
Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut daerah padat penduduk mendapatkan atensi khusus dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia
7 hari lalu
Serikat Karyawan Garuda Indonesia meminta Prabowo-Gibran bisa penuhi janjinya untuk menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia.
Baca SelengkapnyaKasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK
8 hari lalu
Ada lobi-lobi disertai pembagian jatah menteri di kabinet. Rencana koalisi PDIP disertai syarat tertentu.
Baca SelengkapnyaSepedaan di Yogyakarta, Ganjar Pranowo Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran
8 hari lalu
Ganjar Pranowo mengaku tak diundang untuk menghadiri penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden.
Baca Selengkapnya