TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hemanto mengatakan unsur pimpinan telah menerima surat perombakan fraksi dari kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono. Surat itu diterima kemarin, Senin, 23 Maret 2015. Pada hari yang sama, pimpinan juga menerima surat perombakan fraksi yang diajukan pengurus Golkar pimpinan Aburizal Bakrie. “Dua versi surat sama-sama kami terima kemarin,” ujar Agus saat dihubungi, Selasa, 24 Maret 2015.
Agus mengatakan kedua surat itu sama-sama berisi permintaan perombakan susunan fraksi dan alat kelengkapan Dewan. Namun, menurut dia, pimpinan belum bisa memproses dua surat kepengurusan Fraksi Golkar itu. Pimpinan masih memerlukan waktu untuk mempelajari dinamika dalam internal partai beringin.
Selain menerima surat dari dua kepengurusan Golkar, pimpinan, menurut Agus, juga telah menerima surat dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly. Surat yang diterima tadi pagi itu berisi pemberitahuan tentang surat keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono. “Kami akan pelajari dan proses semua surat yang masuk,” ujar Agus.
Menteri Yasonna, Senin, 23 Maret 2015, telah menerbitkan surat pengesahan kepengurusan Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono. Surat itu merupakan jawaban atas surat pengajuan susunan kepengurusan yang diajukan kubu Agung, Selasa pekan lalu. Menteri Hukum sempat menunda pengesahannya karena mesti melengkapi sejumlah berkas. Misalnya, risalah rapat dan akta notaris.
Sesaat setelah menerima surat pengesahan, Agung Laksono menegaskan bahwa tongkat komando partai berlambang beringin ada di tangannya. Agung langsung mengirim surat kepada pimpinan Dewan untuk merombak susunan Fraksi Golkar. Sebelumnya, ketua dan sekretaris fraksi dijabat Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo. Dalam susunan yang baru, posisi ini ditempati Agus Gumiwang Kartasasmita dan Fayakhun Andriadi.
IRA GUSLINA SUFA
Berita terkait
Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat
9 jam lalu
Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.
Baca SelengkapnyaYusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno
10 jam lalu
Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
10 jam lalu
Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?
Baca SelengkapnyaRevisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial
15 jam lalu
DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
17 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaDua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
18 jam lalu
Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?
Baca SelengkapnyaHujan Kritik Revisi UU Keimigrasian
22 jam lalu
Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.
Baca SelengkapnyaRUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
1 hari lalu
Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?
Baca SelengkapnyaDPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
1 hari lalu
Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.
Baca SelengkapnyaKenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT
1 hari lalu
DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.
Baca Selengkapnya