TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sebulan reses, Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggelar sidang paripurna, Senin, 23 Maret 2015. DPR membahas nasib calon Kepala Kepolisian RI yang pernah diajukan Presiden Joko Widodo, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan uji kelayakan Badrodin akan bergantung pada penjelasan Presiden soal pembatalan calon Kapolri sebelumnya, Komisaris Jenderal Budi Gunawan.
"Belum ada surat putusan soal nasib Budi. Presiden hanya konferensi pers," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 23 Maret 2015.
Menurut Fahri, Presiden harus memberikan penjelasan alasan pembatalan calon Kapolri sebelumnya, Budi Gunawan. Alasannya, pada awal Januari lalu, Komisi Hukum DPR melakukan uji kelayakan terhadap Budi. Budi yang lolos uji kelayakan kemudian disahkan melalui paripurna. DPR menganggap tak ada masalah dengan rekam jejak finansial Budi, seperti yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menetapkan Budi sebagai tersangka suap dan gratifikasi serta memiliki rekening gendut.
Kemudian, pada pertengahan Februari 2015, Jokowi membatalkan pencalonan Budi. Jokowi kemudian menunjuk Badrodin sebagai calon baru dan meminta DPR melakukan uji kelayakan terhadap Badrodin seusai reses.
"DPR pernah mengesahkan Budi, maka Presiden harus jelaskan dulu nasib Budi. Tidak ada alasan untuk tak melantik dia," ucap Fahri.
Nantinya, pimpinan DPR akan membahas surat Presiden terkait dengan nasib Badrodin dan Budi Gunawan. Kemudian pembahasan dilanjutkan oleh Badan Musyawarah. "Jika pembahasan selesai pekan ini, pekan depan bisa digelar uji kelayakan," tutur Fahri.
PUTRI ADITYOWATI
Berita terkait
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
7 jam lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
2 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
2 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
2 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
3 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
4 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
4 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
7 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
7 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca Selengkapnya