Menteri Yasonna Temui Ketua MPR, Ada Apa?  

Reporter

Editor

Anton William

Kamis, 12 Maret 2015 13:04 WIB

Menkumham Yasonna Laoly menemui awak media dalam keterangan pers kepengurusan DPP Golkar di Kantor Kemenkumham, Jakarta, 10 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly berkunjung ke gedung Musyawarah Perwakilan Rakyat, Kamis, 12 Maret 2015 pukul 12.00 WIB. Yasonna dan pimpinan MPR akan membahas soal program empat pilar kebangsaan. Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan pertemuan ini sama sekali tidak membahas kasus partai.

Kasus partai yang sedang mencuat adalah Partai Golkar versi Aburizal Bakrie dan Agung Laksano. Menteri Yasonna menerbitkan surat pengakuan terhadap Agung Laksoo sebagai pimpinan sah Golkar. "Itu internal masing-masing partai, MPR tak boleh urusi," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Maret 2015.

Menteri Yasonna sempat mendapat kecaman dari sejumlah partai karena dianggap memperuncing konflik internal partai. Ia dituding mengintervensi rumah tangga partai dengan mengeluarkan surat putusan terkait nasib Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar.

Yasonna mengeluarkan surat pengesahan kepengurusan Partai Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono berdasarkan putusan Mahkamah Partai Golkar. Ia juga meminta kubu Agung segera mengirimkan daftar pengurus baru yang disahkan akta notaris. Pengurus Golkar kubu Aburizal Bakrie menolak putusan Menkumham. Pasalnya, putusan itu hanya berdasarkan pertimbangan dua dari empat hakim mahkamah.

Zulkifli mengatakan pertemuan siang ini hanya akan membahas sosialisasi empat pilar kebangsaan."Karena sosialisasi empat pilar tak hanya MPR yang melaksanakan. Kami kerja sama dengan Kemenkumham," kata dia.

Kemarin sejumlah petinggi partai yang tergabung di Koalisi Merah Putih, koalisi pendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden, berkumpul di rumah Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais. Mereka yang hadir termasuk Zulkifli Hasan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, mantan sekretaris jenderal Taufik Kurniawan, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani, Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Golkar Setya Novanto, dan Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon. Namun, Zul enggan menjelaskan isi pertemuan tersebut.

PUTRI ADITYOWATI




Advertising
Advertising

Berita terkait

Alasan Kemenkumham Ingin Limpahkan Kewenangan Rupbasan ke Kejagung

2 hari lalu

Alasan Kemenkumham Ingin Limpahkan Kewenangan Rupbasan ke Kejagung

Kewenangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) akan dialihkan dari Kementerian Hukum dan HAM ke Kejaksaan Agung

Baca Selengkapnya

Menkumham Bilang SK Kepengurusan PKB Sudah Ditandatangani

3 hari lalu

Menkumham Bilang SK Kepengurusan PKB Sudah Ditandatangani

PKB telah menggelar muktamar pada 24-25 Agustus 2024 di Bali dan menunjuk Muhaimin Iskandar untuk kembali menjadi Ketua Umum PKB.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Komitmen Indonesia untuk Negara Sahabat di Afrika

5 hari lalu

Jokowi Pastikan Komitmen Indonesia untuk Negara Sahabat di Afrika

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan Indonesia akan terus mendukung perkembangan global yang inklusif dan berkelanjutan, terutama dengan negara sahabat di Afrika.

Baca Selengkapnya

Yaqut Bantah Inisiasi Muktamar PKB Tandingan di Jakarta

5 hari lalu

Yaqut Bantah Inisiasi Muktamar PKB Tandingan di Jakarta

Menag Yaqut Cholil Qoumas menepis anggapan jika ia menginisiasi Muktamar PKB tandingan di Jakarta. Ia sebut itu muktamar yang sebenarnya.

Baca Selengkapnya

Kemenkumham Dorong Pelindungan Hak Cipta Novel AU

10 hari lalu

Kemenkumham Dorong Pelindungan Hak Cipta Novel AU

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Ignatius Mangantar Tua ingatkan para penulis novel alternative universe atau AU untuk memperhatikan hak cipta karyanya. Apa lagi, kebayangan para penulis menggunggahnya di media sosial.

Baca Selengkapnya

Contoh Surat Lamaran CPNS 2024 di Kementerian, Ada Untuk Lulusan SMA

11 hari lalu

Contoh Surat Lamaran CPNS 2024 di Kementerian, Ada Untuk Lulusan SMA

Surat lamaran adalah dokumen wajib yang harus dilampirkan ketika mendaftar CPNS 2024. Berikut dua contoh dari Kementerian.

Baca Selengkapnya

Menkumham Janji Segera Undangkan Revisi PKPU sesuai Putusan MK

13 hari lalu

Menkumham Janji Segera Undangkan Revisi PKPU sesuai Putusan MK

Supratman mengatakan revisi PKPU akan segera diproses Kementerian Hukum dan HAM agar berkekuatan hukum.

Baca Selengkapnya

Fraksi PDIP Sebut Tiga Institusi Ini Pegang Peranan Penting setelah RUU Pilkada Gagal Disahkan

14 hari lalu

Fraksi PDIP Sebut Tiga Institusi Ini Pegang Peranan Penting setelah RUU Pilkada Gagal Disahkan

Fraksi PDIP mengingatkan, jika PKPU belum dapat diundangkan, KPU tetap wajib berpedoman pada putusan MK.

Baca Selengkapnya

Setelah Yasonny H Laoly Dicabut Jokowi, Tinggal Siapa Menteri dari PDIP?

17 hari lalu

Setelah Yasonny H Laoly Dicabut Jokowi, Tinggal Siapa Menteri dari PDIP?

PDIP menjadi partai dengan menteri terbanyak di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin selama ini. Tinggal siapa setelah Yasonna H Laoly dicabut?

Baca Selengkapnya

Djarot PDIP Tuding Keinginan Intervensi Parpol Jadi Alasan Jokowi Copot Yasonna Laoly

19 hari lalu

Djarot PDIP Tuding Keinginan Intervensi Parpol Jadi Alasan Jokowi Copot Yasonna Laoly

Djarot PDIP menduga peristiwa politik di kedua partai itu berhubungan dengan pencopotan Yasonna Laoly oleh Jokowi.

Baca Selengkapnya