TEMPO.CO, Jakarta - Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, mengatakan Koalisi Merah Putih akan menggelar rapat konsolidasi pada Rabu pagi, 11 Maret 2015. Rapat ini digelar berkaitan dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono.
"KMP besok akan kumpul karena kami menilai surat Kemenkumham menunjukkan anti demokrasi dan penzaliman," kata Bambang, seusai rapat konsultasi Golkar di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2015.
Menurut dia, Koalisi Merah Putih bisa saja bersikap keras terhadap putusan Menkumham. Padahal, Bambang menilai koalisinya telah berusaha kooperatif dengan Koalisi Indonesia Hebat atau partai pendukung pemerintah. "Ada muatan politis dalam surat itu. Padahal, kami kooperatif terhadap PDI Perjuangan soal APBNP 2015," kata Sekretaris Fraksi Golkar itu. Ia menyindir Yasonna Laoly yang merupakan mantan politikus PDI Perjuangan.
Wakil Ketua Umum Golkar kubu Aburizal Fadel Muhammad mengatakan partainya berencana memboikot penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada Desember 2015. Hal tersebut sesuai dengan titah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Prabowo yang suruh supaya KMP memboikot semua pilkada. Koalisi Merah Putih jangan ikut semuanya," kata Fadel.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengumumkan surat penjelasan bernomor M.HH.AH.03-26 kepada kubu Agung Laksono. Yasonna menyatakan kepengurusan Agung sah. Ia meminta Agung segera melayangkan daftar formatur partai berdasar akta notaris.
"Saya menerima keputusan mahkamah partai yang menyatakan mengesahkan hasil kepengurusan Munas Ancol secara selektif di bawah kepemimpinan Agung Laksono," kata Yasonna di Kemenkumham, Selasa, 10 Maret 2015.
Menkumham mengambil keputusan tersebut berdasarkan Keputusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 01/P1-GOLKAR/III/2015, Nomor 02/P1-GOLKAR/III/2015, dan Nomor 03/P1-GOLKAR/III/2015. Mahkamah partai menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol dengan ketua Agung Laksono berdasar pertimbangan dua hakim mahkamah partai, yaitu Djasri Marin dan Andi Matalatta yang dengan tegas memenangkan kubu Agung Laksono. Sementara Muladi dan Natabaya memilih tak bersikap.
