Aktifis dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi memakai topeng Presiden Joko Widodo, Plt Pimpinan KPK Taufiequrrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adjie serta membawa patung kuda troya yang merupakan simbol hadirnya penyusup di dalam institusi KPK saat melakukan aksi didepan Gedung KPK, Jakarta, 4 Maret 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Pidana Kekerasan, Haris Azhar, mengatakan grafik prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi meningkat sejak dipimpin Abraham Samad. Namun prestasinya kembali menurun ketika Presiden Joko Widodo menunjuk Taufiequrachman Ruki sebagai pelaksana tugas Ketua KPK.
"Sebelum diambil alih Ruki, grafik KPK membaik. Ternyata performa Abraham membuat koruptor khawatir," ucap Haris di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2015.
Haris menjelaskan, selama lima tahun terakhir, KPK mampu menyelamatkan lebih dari Rp 200 triliun lewat program pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan, ujar Haris, terlihat dari kampanye KPK dan pengusutan laporan masyarakat.
"Misalnya, dulu, kami pernah melaporkan dugaan korupsi pembelian Sukhoi. Setelah diusut, akhirnya dibatalkan," tutur Haris. "Pencegahan dan penindakan itu satu paket."
Haris mengungkap prestasi KPK membantu lembaga daerah dalam pencegahan korupsi. Tak hanya itu, kata Haris, komisi antirasuah terbuka dalam pemberian informasi kepada masyarakat. "Namun penunjukan Ruki sebagai pelaksana tugas jadi preseden buruk," ujarnya.
Ia menuturkan pernyataan Ruki soal pelimpahan kasus dugaan suap dan gratifikasi Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi mimpi buruk bagi KPK. Kasus ini akan memicu para koruptor lain melakukan hal serupa, yaitu mengajukan gugatan praperadilan.
"Semua koruptor akan menempuh praperadilan. Lalu, kasus Budi dijadikan rujukan oleh Ruki untuk dilimpahkan ke Kejaksaan, sehingga kasus di KPK zero."
