TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan tak ada kriminalisasi terhadap pers dalam kasus pelaporan majalah Tempo ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI. Tedjo meminta semua pihak menanti kasus itu diproses secara hukum.

"Itu, kan, proses (hukum), silakan hargai proses yang berlaku," ujar Tedjo di gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Selasa, 3 Maret 2015.

Tedjo membantah jika kondisi ini disebut mirip dengan masa Orde Baru, ketika kebebasan pers terbelenggu. "Enggak, enggak sama, dong," ujar Tedjo.

Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) melaporkan majalah Tempo ke Bareskrim pada 22 Januari 2015. Ketua GMBI Mohamad Fauzan Rachman melaporkan majalah Tempo lantaran pada halaman 34-35 edisi "Bukan Sembarang Rekening Gendut", 19-25 Januari 2015, dituliskan aliran dana Komisaris Jenderal Budi Gunawan kepada sejumlah pihak.

Menurut anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, saat melaporkan Tempo, Fauzan menggunakan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. “Tempo dituduh membocorkan rahasia perbankan,” ujarnya kepada Tempo di gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin, 2 Maret 2015.

Adapun Aliansi Jurnalis Independen menilai pemberitaan majalah Tempo mengenai dugaan rekening gendut milik Komisaris Jenderal Budi Gunawan tak menerabas aturan kerahasiaan perbankan. AJI menilai informasi itu bisa dipublikasikan lantaran kekayaan seorang pejabat publik boleh diketahui semua orang.

"Sistem hukum di Indonesia menggolongkan informasi tentang harta kekayaan penyelenggara negara sebagai informasi publik," ujar Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Suwarjono, dalam keterangan persnya, Selasa, 3 Maret 2015.

TIKA PRIMANDARI