Komisi Kebenaran dan Persahabatan Segera Mulai Bekerja

Reporter

Editor

Senin, 1 Agustus 2005 13:23 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) atau Commission of Truth and Friendship yang dibentuk Pemerintah Indonesia dan Timor Leste secara resmi akan mulai bekerja pada 4 atau 5 Agustus mendatang di Denpasar, Bali. Dalam jumpa pers yang digelar Senin (1/8), di kantor Departemen Luar Negeri, juru bicara Deplu Yuri Thamrin menjelaskan bahwa tugas dari KKP ini mengungkapkan kebenaran tentang hakekat, penyebab, dan sejauh mana kebenaran laporan pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Leste pada tahun 1999. Dalam pekerjaannya, KKP diberikan kewenangan untuk mengakses semua dokumen sesuai hukum, baik dokumen yang dimilik oleh KPP HAM (Komisi Penyelidikan dan Pelanggaran HAM) maupun yang dimiliki pengadilan HAM di Jakarta. Komisi Kebenaran dan Persahabatan ini memiliki masa tugas selama satu tahun. Tapi bisa diperpanjang jika diperlukan, ujar Yuri. KKP ini beranggotakan 10 orang, lima dari Indonesia, yakni Achmad Ali, Wisber Loeis, Benjamin Mangkudilaga, MGR. Petrus Turang, dan Agus Widjojo. Sedangkan dari pihak Timor Leste beranggotakan lima orang juga, yakni Jacinto Alves, Diorinicio Babo, Aniceto Buterres, Felicidade Buterres, dan Cirilio Varadales. sunariah

Berita terkait

Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul

7 Januari 2023

Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul

Sampai Sipon meninggal dunia, Wiji Thukul masih berstatus orang hilang. Padahal, Presiden Jokowi pernah berjanji mencari Wiji Thukul.

Baca Selengkapnya

Kedepankan Azas Keadilan Berusaha, KKP Simulasi Pemungutan PNBP Pascaproduksi

21 Mei 2022

Kedepankan Azas Keadilan Berusaha, KKP Simulasi Pemungutan PNBP Pascaproduksi

Kegiatan merupakan rangkaian bimbingan teknis (bimtek) tahap kedua untuk verifikator dan pengolah data di pelabuhan perikanan.

Baca Selengkapnya

Arah Baru Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil

27 April 2022

Arah Baru Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil

Kebijakan pendayagunaan pulau-pulau kecil saat ini, memberi harapan besar kedepan, melalui penguatan regulasi dan reorganisasi kelembagaan.

Baca Selengkapnya

KKP Beri Bantuan Kelompok Penggiat Sampah di Tanjungpinang

30 September 2021

KKP Beri Bantuan Kelompok Penggiat Sampah di Tanjungpinang

Kelurahan Kemboja terletak di bibir laut, dekat dengan pasar dan pelabuhan, serta menjadi persinggahan sampah dari segala penjuru.

Baca Selengkapnya

KKP Tandai Kemunculan Hiu Paus di Kaimana

30 September 2021

KKP Tandai Kemunculan Hiu Paus di Kaimana

Hiu paus merupakan mamalia yang dilindungi undang-undang. Namun kemunculannya dapat menjadi acuan pengelolaan untuk meningkatkan nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan efektivitas pengelolaan jenis ikan.

Baca Selengkapnya

Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama

5 Juni 2018

Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya pekerjaan rumah Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial

10 Januari 2018

Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial

Jaksa Agung HM Prasetyo mencontohkan kasus pelanggaran HAM di masa lalu pada 1965-1966, sulit untuk ditemukan pelaku dan mengumpulkan buktinya.

Baca Selengkapnya

Paparan Dirjen Perikanan Soal Produksi Ikan Capai 3,97 Juta Ton

10 Mei 2017

Paparan Dirjen Perikanan Soal Produksi Ikan Capai 3,97 Juta Ton

Volume produksi perikanan budidaya kuartal I/2017 naik 3,1 persen atau mencapai 3,97 juta ton dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca Selengkapnya

Penyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto

29 Maret 2017

Penyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto

Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan pihaknya perlu mendengar penjelasan Menkopolhukam Wiranto soal terobosan solusi kasus HAM berat dulu.

Baca Selengkapnya

Tegakkan HAM, Menteri Susi Kejar Target Poros Maritim Dunia  

27 Maret 2017

Tegakkan HAM, Menteri Susi Kejar Target Poros Maritim Dunia  

Menteri Susi menyatakan banyak pelanggaran HAM serius di industri perikanan.

Baca Selengkapnya