Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh. ANTARA/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Jakarta - Partai NasDem meminta dugaan penyimpangan penggunaan anggaran DKI Jakarta diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena itu, Partai NasDem mencabut dukungan penggunaan hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Karena tujuannya sama, biarlah KPK yang memeriksa," kata Ketua Partai NasDem Enggartiasto Lukito di kantornya, Senin, 2 Maret 2015. Ahok sebelumnya sudah melapor ke KPK atas dugaan adanya anggaran siluman dalam anggaran daerah Jakarta.
Sekretaris Jenderal NasDem Patrice Rio Capela sudah memanggil Ketua NasDem Jakarta Ahmad Sahroni untuk mengklarifikasi persoalan ini. Menurut dia, DPP NasDem meminta Fraksi NasDem mencabut dukungan dan menarik anggotanya dari kepanitiaan hak angket. "Kami meminta maaf atas kekisruhan ini," kata Rio.
Rio meminta Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi polemik antara Ahok dan Dewan. Dia meminta kekisruhan ini harus segera diakhiri agar pembangunan bisa berjalan.
Ketua NasDem DKI Jakarta Ahmad Sahroni menuturkan sudah dipanggil Ketua Umum Surya Paloh kemarin. Dalam pertemuan itu, Surya meminta penjelasan ihwal penggunaan hak angket ini. Setelah itu, Surya meminta Fraksi NasDem mencabut dukungan karena kasusnya sudah dilaporkan ke KPK. "Kami ingin mencari kebenaran," ujarnya.
