TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengesahan UU Antiterorisme dan RUU TNI telah membuktikan terjadinya pertarungan antara intelijen dan TNI dalam memperebutkan otoritas politik sipil. Hal tersebut dikatakan Ketua Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Ori Rachman di kantornya, Senin (17/3). UU Antiterorisme tersebut sama artinya dengan pemerintah memberi kewenangan luas pada kalangan intelijen untuk memberi definisi yang tidak jelas tentang terorisme. "Sampai saat ini definisi terorisme itu masih tidak jelas. Kok pemerintah sudah mengesahkan Perpu tersebut menjadi UU," kata Ori. UU Antiterorisme dan RUU TNI itu sendiri dirasakan oleh Ori merupakan pemanfaatan kondisi dari kelangan militer dalam rangka menyambut Pemilu 2004 mendatang. "Kepentingan militer ini yang dapat merugikan masyarakat sipil," kata dia. Menurut Ori, RUU TNI menunjukkan kembalinya peran TNI ke panggung politik. Padahal masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan sehingga pemerintah jangan memberikan peluang untuk disahkannya RUU yang mengancam demokrasi dan HAM. Jika RUU TNI tersebut jadi disahkan, maka hal itu menunjukkan inkonsistensi pemerintahan Mega, DPR dan para elit politik. Seharusnya TNI jangan diseret ke politik lagi, kata dia. Di lain sisi, militer telah membentuk RUU TNI sebagai bentuk legitimasi dirinya dalam kekuasaan politik. Beberapa substansi dari RUU TNI tersebut sesungguhnya adalah menegaskan kekuatan politik sipil dan mengambil alih semua fungsi negara dalam kekuasaan militer. Misalnya saja, meminta kewenangan politik, menentukan situasai darurat. Selain itu, dalam RUU tersebut, TNI juag meminta tugas tambahan yang bukan lagi sebagai alat pertahanan tetapi menjadi alat pembunuh bagi rakyatnya sendiri. Dalam pasal 5 ayat 2 poin c dinyatakan TNI melaksanakan tugas operasi militer selain perang. Hal ini merupakan sebuah pengabsahan melalui legitimasi hukum bahwa operasi militer di Aceh dan Papua menjadi benar, kata dia. (D.A Candraningrum - Tempo News Room)