TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Program Imparsial Al Araf menjagokan empat orang untuk menjadi kandidat Kepala Badan Intelijen Negara. Dia menganggap keempat orang itu mempunyai komitmen yang kuat dalam hal intelijen negara dan bersih dari dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
"Bersih dari pelanggaran HAM itu sangat penting," kata Al Araf dalam sebuah diskusi di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Senin, 23 Februari 2015.
Keempat orang itu adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo, Mayor Jenderal Purnawirawan Tubagus Hasanuddin, Andreas Pareira, dan Ikrar Nusa Bakti. Selain pro-HAM, Al Araf melanjutkan, keempat nama itu memiliki kelebihan sendiri-sendiri.
Agus Widjojo, misalnya, Al Araf menilai pensiunan jenderal bintang tiga itu sebagai tentara yang humanis. Kemampuan intelijen dan sikap kritisnya terhadap dunia TNI menjadi modal kuat. Karena itu, Al Araf yakin Agus mampu mengubah BIN menjadi lembaga intelijen yang lebih sipil dan melayani negara. "Sebab, selama ini BIN cenderung militer dan melayani rezim pemerintah," katanya.
Al Araf juga menyebutkan Tubagus Hasanuddin pantas menjabat Kepala BIN. Alasannya, beberapa tahun belakangan Tubagus menjadi anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan rakyat. Tubagus dianggap paham seputar isu intelijen serta pertahanan. Al Araf juga memuji sikap kritis Tubagus terhadap TNI.
Sebagai contoh, kata Al Araf, Tubagus tetap menentang Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional meski fraksinya setuju. Hal serupa juga dilakukan Tubagus ketika Komisi Pertahanan membahas RUU Intelijen. "Dia tak setuju intelijen diberi wewenang menangkap orang," ujar Al Araf.
Sedangkan Andreas Pareira dan Ikrar Nusa Bakti dianggap Al Araf sebagai warga sipil yang memahami dunia intelijen dan pertahanan. Status sipil murni keduanya membuat Al Araf yakin mereka bisa membuat BIN lebih sipil dan menjunjung paham demokrasi.
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga meminta Presiden Joko Widodo memilih calon Kepala BIN yang bersih dari dugaan pelanggaran hak asasi manusia. "Seluruh pejabat negara harus bersih dari dugaan pelanggaran HAM, apalagi sampai terlibat," kata dia.
Sebelumnya, Direktur Setara Institute Hendardi mengatakan ada tiga nama yang disebut-sebut bakal jadi calon Kepala BIN. Mereka adalah mantan Wakil Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Fachrul Razi, mantan Wakil Kepala BIN As'ad Said Ali, dan mantan Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal Purnawirawan Sjafrie Sjamsoeddin. Menurut Hendardi, ketiga nama itu jelas diduga terlibat pelanggaran hak asasi manusia.
INDRA WIJAYA
Berita terkait
Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya
2 jam lalu
Yustinus Prastowo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaDua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi
3 jam lalu
Apa kata Presiden Jokowi soal kepastian jadwal Pilkada hingga peluang orang-orang terdekat dalam pemilihan kepala daerah?
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?
3 jam lalu
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DKI mengusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaKondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai
11 jam lalu
Kondisi rumah murah program Jokowi di Villa Kencana Cikarang mayoritas terbengkalai dan tak berpenghuni
Baca SelengkapnyaKementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport
12 jam lalu
Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia
Baca SelengkapnyaKata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo
14 jam lalu
Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaIstana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini
15 jam lalu
Pansel KPK bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.
Baca SelengkapnyaJokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua
15 jam lalu
Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.
Baca SelengkapnyaPemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara
15 jam lalu
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut taman peringatan di Ibu Kota Nusantara bisa jadi lokasi kunjungan tamu negara
Baca SelengkapnyaBusyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis
16 jam lalu
Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah
Baca Selengkapnya