TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi membahas kelanjutan penyidikan kasus dugaan korupsi calon kepala Kepolisian Komisaris Jenderal, Budi Gunawan, dengan Kejaksaan Agung.

Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrrahman Ruki, mengaku membahas kasus Budi itu. "Tadi di dalam membahas berbagai kemungkinannya," kata Ruki saat hendak meninggalkan kantor Kejaksaan Agung, Senin, 23 Februari 2015.

Menurut Ruki, rapat tadi belum membuat kesepakatan soal penanganan kasus Budi. Meskipun, Ruki mengaku bisa jadi pelimpahan kasus Budi ke Kejaksaan Agung bisa menjadi win-win solution. "Soalnya buat saya yang penting caranya hukum."

Menurut Ruki, KPK masih menggodok langkah hukum yang akan ditempuh terkait dengan Budi. Sebelumnya, putusan praperadilan menyatakan status tersangka yang dikenakan KPK terhadap Budi tidak sah. "Kami masih mempelajari apa yang bisa kami lakukan terhadap kasus ini."

Toh, menurut Ruki, putusan praperadilan Budi belum memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat.

Status tersangka Budi kini menggantung. Budi Gunawan sebelumnya menjadi tersangka KPK karena diduga korupsi ketika menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian pada 2003-2006. Tapi penetapan tersangka itu dinyatakan tidak sah oleh PN Jakarta Selatan.

Ruki bersama dua pimpinan KPK lainnya, yakni pelaksana tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi Sapto Pribowo, dan Wakil Ketua KPK Zulkarnain, mendatangi Kejaksaan Agung. Dalam pertemuan selama hampir dua jam itu, KPK membahas banyak hal, termasuk soal koordinasi-supervisi antara dua lembaga penegak hukum itu.

Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan pemberantasan korupsi tidak bisa ditangani satu lembaga penegak hukum. "Kami punya satuan petugas khusus antikorupsi dan kami jamin tidak ada timpang tindih dan bertabrakan dalam menangani perkara korupsi," kata Prasetyo dalam konferensi pers bersama Ruki di kantornya.

MUHAMAD RIZKI