TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Jenderal Budi Gunawan diduga menggunakan kartu tanda penduduk palsu untuk membuka rekening. Rekening tersebut diduga dipakai untuk aliran dana suap mutasi jabatan dan perlindungan pelaku kriminal.
Berdasarkan penelusuran majalah Tempo edisi 25 Januari 2015, Budi menggunakan KTP dengan nama Gunawan untuk membuka rekening di BCA dan BNI Warung Buncit pada 5 September 2008. Dalam KTP tersebut, tercatat alamat Jalan Duren Tiga Selatan VII Nomor 17A, RT 10 RW 02, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.
Meski tak mencantumkan pekerjaannya, “Gunawan” menyetor masing-masing Rp 5 miliar ke dua rekening baru itu. Asal dana berasal dari “Gunawan” yang lain: Budi Gunawan--ketika itu menjabat Kepala Kepolisian Daerah Jambi berpangkat brigadir jenderal. Yang membuat penyelidik tersenyum, menurut seorang aparat penegak hukum, “Foto ‘Gunawan’ di kartu tanda penduduk adalah foto Budi Gunawan.”
Komisi Pemberantasan Korupsi mencurigai aneka transaksi itu merupakan bagian dari suap dan gratifikasi kepada Budi Gunawan. Budi Gunawan pun ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Januari 2015, kurang dari sepekan setelah diajukan Presiden Joko Widodo menjadi calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia ke Dewan Perwakilan Rakyat.
Hampir lima tahun lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyerahkan temuan transaksi mencurigakan ini ke Mabes Polri. Dengan gaji resmi sekitar Rp 7 juta, Budi diduga menerima miliaran rupiah di rekeningnya pada periode yang cukup lama. Apalagi dia menutup rekeningnya tak lama setelah dana dipindahkan.
Tempo menelusuri kembali alamat “Gunawan” yang dipakai untuk membuka rekening. Alamat itu merujuk ke rumah kontrakan yang disewakan Rp 2,2 juta per bulan. Jika disewa per malam, tarifnya Rp 400 ribu. Pada 2008, polisi anggota staf pribadi Budi Gunawan yang banyak terlibat dalam transaksi bosnya tersebut tinggal di tempat itu. ”Dia pindah tiga tahun lalu,” kata Rizal Fahlefi, penjaga kontrakan.
Penduduk yang tinggal di sekitarnya mafhum belaka pemilik Wisma Lestari yang terdiri atas 20 kamar itu adalah Budi Gunawan, terakhir menjabat Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri berpangkat komisaris jenderal. Menurut Rizal, sejak staf pribadi Budi Gunawan tak lagi tinggal di sana, banyak petugas bank datang mencarinya.
Saat uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat pada 14 Januari 2015, Budi Gunawan mengatakan sudah transparan melaporkan harta dan cara memperolehnya. Budi Gunawan mengutip laporan penyelidikan Badan Reserse Kriminal Polri, yang menyatakan transaksi di rekening-rekeningnya wajar dan legal. “Tak ada yang ditutupi atau direkayasa,” kata Budi Gunawan. Soal KTP "Gunawan" palsu ini, Budi belum berhasil dimintai komentar.
