TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim 9, Jimly Asshiddiqie, mengingatkan agar Presiden Joko Widodo tidak terlambat mengambil keputusan terkait dengan nasib Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Menurut Jimly, putusan praperadilan yang akan ditetapkan besok harus jadi momentum Jokowi menetapkan sikap.
"Sebelumnya sudah telat, akibatnya muncul masalah-masalah baru," kata Jimly yang dihubungi pada Ahad, 15 Februari 2015.
Jimly mencontohkan, akibat keterlambatan Jokowi mengambil sikap, muncul masalah berupa teror terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Bila kali ini Jokowi telat lagi, Jimly memprediksi akan muncul persoalan lain pula.
Jimly menolak mengomentari bagaimana hasil sidang praperadilan yang sudah berlangsung sepekan ini. "Saya tidak bisa memprediksi, tidak mengikuti juga," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini. "Lihat besok saja."
Walau begitu, Jimly berharap Jokowi tak langsung mengambil keputusan setelah hasil praperadilan ditetapkan. "Presiden jangan langsung besok mengambil keputusan, harus dilihat dulu secara menyeluruh," ujarnya.
Jimly mengatakan banyak kemungkinan yang dapat terjadi besok. Jika gugatan Budi Gunawan dikabulkan sekalipun, bukan berarti langkah berikutnya langsung pelantikan. Begitu pula jika gugatan tersebut ditolak. "Tapi akan lebih sulit untuk dilantik jika gugatan itu tidak dikabulkan," katanya.
MOYANG KASIH DEWIMERDEKA
Berita terkait
Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan
25 menit lalu
Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.
Baca SelengkapnyaSistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional
57 menit lalu
BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?
2 jam lalu
BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM
5 jam lalu
Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.
Baca SelengkapnyaLuhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun
14 jam lalu
Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.
Baca SelengkapnyaKhawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak
15 jam lalu
Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaDapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut
15 jam lalu
Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaRespons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
17 jam lalu
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.
Baca SelengkapnyaRumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
17 jam lalu
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
Baca SelengkapnyaKritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno
19 jam lalu
Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas
Baca Selengkapnya