Marwan Ja'far melambaikan tangan saat tiba memenuhi panggilan Presiden Jokowi di Wisma Negara, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Oktober 2014. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, pada April mendatang, setiap desa di Indonesia rata-rata akan mendapatkan dana Rp 750 juta. Dana ini berasal dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui dana desa serta alokasi dana desa rutin dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota.
"Pada April ini, sebanyak 70.045 desa akan mendapatkan rata-rata Rp 750 juta," kata Marwan dalam rapat kerja dengan Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat, 6 Februari 2015.
Marwan menjelaskan, sebelum desa menerima dana ini, kepala desa dan perangkatnya bakal didampingi oleh fasilitator dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). "Selama masa vakum hingga April, mereka didampingi agar bisa mencanangkan bagusnya ke mana dana ratusan juta ini diarahkan," ujarnya.
Ia mengatakan kepala desa menjadi kuasa pengguna anggaran langsung atas dana ini. "Bila ada penyelewengan, kepala desa yang bertanggung jawab," katanya. "Mereka juga bakal diaudit langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan."
Selain itu, kata dia, kementeriannya juga telah menandatangani memorandum of understanding dengan Ikatan Akuntan Indonesia untuk pengawasan dana ini. "Kami juga sudah minta tolong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pengawasan bareng," kata kader Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengucurkan Rp 20 triliun untuk desa di seluruh Indonesia. Namun pembagian dana ini tidak dipukul rata. Ada empat kriteria desa untuk pembagian dana ini, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan letak geografis yang terpencil atau tidak.
