Presiden Joko Widodo saat menyambut kedatangan Pimpinan DPR di Istana Merdeka, Jakarta, 2 Februari 2015. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO , Yogyakarta- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsudin menduga Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan keputusan mengenai nasib pencalonan Komisaris Jendral Budi Gunawan sebagai Kapolri pada pekan ini.
Dia mengaku menangkap sinyal itu sesuai bertemu dengan Presiden saat membahas rencana penyeleanggaraan Kongres Umat Islam Indonesia Keenam kemarin. "Saya yakin (Presiden ambil keputusan) sebelum dia ke luar negeri (5 Februari 2015)," kata Din di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Rabu, 4 Februari 2015.
Din Syamsudin, berpendapat Jokowi sudah banyak menerima masukan dari banyak pihak dan harus segera mengambil keputusan penting. "Pertimbangan hukum, politik dan sosial sudah banyak, saatnya pertimbangan spiritual," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.
Saran Din, Jokowi mendengarkan suara hati sanubarinya. "Presiden bisa salat istikharah dulu sebelum memutuskan," kata dia.
Dia berpendapat institusi Kepolisian Republik Indonesia tidak bisa dibiarkan terus mengalami kevakuman pimpinan. Institusi ini tidak bisa terlalu lama dikendalikan oleh sekedar pelaksana tugas. "Tak boleh Polri terlalu lama tidak punya kepala," kata dia.
Din juga berharap Presiden mengeluarkan keputusan yang bisa mengakhiri masalah akibat konflik antara KPK dan Polri. Dia optimistis presiden akan mengambil keputusan sesuai aspirasi rakyat. "Presiden dipilih oleh rakyat, seyogyanya mengikuti aspirasi rakyat," kata dia.
Meskipun demikian, Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut mengaku tidak akan mempermasalahkan apapun keputusan Presiden. Bagi dia, melantik atau tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, tetap saja berpotensi memicu masalah. "Karena itu, mari kita terima dengan legawa apapun keputusan Presiden," kata dia.
Dia menyerukan semua pihak menghentikan konflik demi kepentingan bangsa. Din mengamati konflik KPK dan Polri sebenarnya bermula dari individu, tapi menjadi mengkristal ke persoalan institusi. "Masalah individu hanya pemicu, ada faktor kesisteman, maka perlu kenegarawanan (dalam penyelesaian masalah)," kata dia.
