TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Politik DPR meminta Menteri Komunikasi dan Informasi segera mencabut peraturan yang membatasi waktu siaran. Anggota Komisi Politik Tristanti Mitayani mengatakan, komisinya akan memanggil Menteri Komunikasi untuk minta penjelasan jika peraturan itu tak dicabut.Tristanti menilai, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang pembatasan waktu siar tidak memiliki dasar hukum yang jelas. "Dengan keluarnya peraturan tersebut, Menteri Kominfo telah memberlakukan ketentuan melebihi wewenangnya," kata Tristanti kepada Tempo di Jakarta, Sabtu (16/7) siang.Menurut dia, pemberlakuan sanksi atau larangan dengan pembatasan siaran merupakan kebijakan yang tidak proporsional. "Pemahaman Menteri Kominfo tersebut sangat tidak tepat dikaitkan dengan inti permasalahan yang sesungguhnya, yaitu upaya nasional untuk melakukan penghematan energi," tuturnya.Peraturan menteri itu, kata Tristanti, juga melanggar konstitusi, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi. Ia minta pemerintah lebih arif dalam menyikapi keadaan dan tidak perlu panik dengan mengeluarkan peraturan yang hakikatnya imbauan menjadi regulasi memaksa. Celakanya lagi, kata dia, “Regulasi tersebut membatasi hak publik untuk memperoleh informasi secara cepat dan tepat waktu.” (Agus Supriyanto)
Tayangan TelevisiMeneg Komunikasi dan Informasi Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Berita terkait
MUI dan Lembaga Penyiaran Sepakati Isi Ramadan dengan Tayangan Berkualitas
7 Maret 2023
MUI mengajak lembaga penyiaran untuk mengisi Ramadan dengan konten tayangan yang berkualitas, seperti memperbanyak muatan pendidikan, dan dakwah
Baca SelengkapnyaMUI Pantau Tayangan TV Saat Ramadan
7 April 2022
MUI akan memantau seluruh tayangan dan memberikan catatan bagi mereka yang tidak menunjukkan pesan pencerahan.
Baca SelengkapnyaKPI DKI Minta Para Ustad Kritisi Tayangan Televisi
5 Desember 2021
Ketua KPID Provinsi DKI Jakarta menilai para mubalig bisa mengarahkan masyarakat agar memperoleh manfaat saat menonton televisi
Baca SelengkapnyaGandeng TvN Movies dan Celestial Movie, Klik Film Putar Film Korea dan Mandarin
19 September 2020
Untuk menikmati semua film-film hits dari TvN Movies dan Celestial Movie, pelanggan Klik Film tidak perlu melakukan penambahan biaya.
Baca SelengkapnyaTayang di Viu, 3 Drama Korea dan Jepang Terbaru Ini Bisa Temani Masa PSBB
17 September 2020
Viu menayangkan tiga drama baru yang bisa menemani Anda selama masa PSBB ini. Intip bocoran ceritanya.
Baca Selengkapnya5 Drama Asia Pengisi Libur Akhir Pekan, Salah Satunya Dibintangi Jerry Yan
15 Agustus 2020
Sederet aktor terkenal Asia, seperti Jerry Yan, Park Hae Soo, dan Takuya Kimura siap menghibur dengan cerita drama romantis, misteri, dan komedi.
Baca SelengkapnyaPertontonkan Koleksi Barang Mewah Helena Lim, Silet Kena Semprit KPI
6 Agustus 2020
Program infotainment Silet dapat teguran tertulis dari KPI karena menanyangkan koleksi barang mewah milik Helena Lim beserta penyebutan harganya.
Baca SelengkapnyaCritics Choice Real TV Awards 2020 Didominasi Tayangan Netflix
30 Juni 2020
Secara keseluruhan, Netflix memenangkan delapan penghargaan Critics Choice Real TV Awards 2020.
Baca SelengkapnyaBrownis Kena Sanksi KPI Pusat, Dilarang Tayang untuk Sementara
3 April 2020
Salah satu kesalahan Brownis yang membuatnya kena sanksi dari KPI Pusat adalah karena menjadikan pernikahan kakek dan gadis 16 tahun sebagai candaan.
Baca SelengkapnyaWarganet Kecam Brownis, Kakek Nikahi Gadis 16 Tahun Jadi Candaan
25 Maret 2020
Warganet meminta KPI menindak tegas tayangan Brownis Trans TV yang menjadikan pernikahan anak di bawah umur sebagai candaan.
Baca Selengkapnya
