TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekitar 70 orang dokter pegawai tidak tetap (PTT) dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Forum Dokter Indonesai (FDI) mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) untuk menuntut agar pemerintah memperhatikan nasib mereka. “Sejak tahun 1991 baru satu kali gaji (dokter PTT) dinaikkan dari 500 ribu menjadi 1.150.000,” ujar dr. Syamsul dari Jawa Tengah yang menjadi juru bicara rombongan kepada Tempo News Room di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (1/4) petang. Hingga kini rombongan dokter umum dan dokter gigi tersebut sudah mendatangi berbagai pihak agar mendapat perhatian seperti Komisi VII DPR, Departemen Kesehatan hingga Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). Namun, hingga saat ini mereka merasa tidak ada tindakan konkret. “Kami hanya diberi janji-janji, seperti cerita bersambung,” ujar dr. Diana, perwakilan dari Yogyakarta. Pada kesempatan ini mereka juga menyampaikan tiga keluhan kepada Komnas HAM yang diwakili oleh BN Marbun (Ketua Sub Komisi Pemantauan Komnas HAM). Pertama, mereka mengeluhkan sistem PTT yang dirasakan tidak jelas. “Menurut Keppres No.37/1991, kami adalah abdi negara dengan hak dan kewajiban yang sama dengan abdi negara lainnya. Tapi ternyata kewajiban sama hak berbeda. Seragam saja beli sendiri. Negara utang sama kami,” papar dr. Diana. Kedua, mereka mengeluhkan tingkat kesejahteraan yang dirasakan tidak memadai. “Pendapatan bersih kami 984 ribu. Ini tidak sebanding dengan resiko kerja di daerah, seperti resiko klinis, sosial dan psikologis,” ujar dr.Syamsul. Ketiga, mereka mengeluhkan adanya tindakan intimidasi dari beberapa orang yang memiliki kewenangan atas upaya perbaikan nasib mereka. “Orang-orang tersebut mengancam akan menghambat karir kami jika protes,” dr. Diana. BN Marbun dalam tanggapannya menyatakan bahwa program PTT bersifat diskriminatif. “Kenapa sarjana (kedokteran) lulusan asing tidak kena PTT. Tindakan diskriminatif sama dengan pelanggaran HAM,” ujarnya yang disambut tepuk tangan riuh para dokter. Ketua Sub Komisi Pemantau Komnas HAM ini berjanji akan mengevaluasi masalah tersebut dan mengirimkan rekomendasi ke Depkes. “Tembusannya akan kita kirim ke Presiden, DPR, dan MA. Undang-undangnya perlu diubah. Jika tidak, sistemnya yang perlu diperbaiki,” ujarnya. Para dokter PTT juga mengeluhkan tidak adanya THR, tunjangan suami istri atau anak dan sering tidak dibayarnya biaya perjalanan di daerah, selain gaji yang sering telat dibayar. “Sekarang gaji telat dua bulan,” ujar salah seorang dokter. Rombongan yang datang menggunakan bus pariwisata berplat nomor Yogyakarta ini dikawal oleh tujuh orang polisi dari Polda Metro Jaya. Empat orang diantaranya polisi wanita. Seusai pertemuan yang berlangsung selama setengah jam dan berakhir pukul 16.00 WIB, rombongan dokter PTT ini berencana kembali ke Departemen Kesehatan untuk menemui rekan-rekan sejawat mereka yang sedang melakukan negosiasi dengn Menteri Kesehatan. (Budi Riza)