TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan: "Akan sangat indah jika Budi Gunawan memiliki inisiatif mundur." Menurut dia, harus ada solusi atas dilema politik dan hukum yang terjadi saat ini.

"Dilema antara masalah politik dan hukum ini yang harus dicari solusinya. Tentu saja sangat indah kalau, misalnya, justru Pak BG mundur. Itu kan selesai. Kalau tidak mundur, berarti dilema antara politik dan hukum ini masih harus diselesaikan," kata Pratikno di Istana Negara, Selasa, 2 Februari 2015.

Masalah politik yang dimaksud Pratikno adalah proses pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri di DPR yang sudah selesai dengan persetujuan Dewan. Sedangkan problem hukum dalam hal ini adalah proses hukum terhadap Budi setelah bekas ajudan Megawati Soekarnoputri tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Pratikno menilai mundurnya BG juga akan menyelesaikan masalah politik di parlemen serta menenangkan masyarakat yang berharap Presiden Joko Widodo tidak melantik calon tunggal Kapolri itu.

Hanya, Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bambang Wuryanto mempertanyakan pernyataan Pratikno. "Pernyataan Mensesneg sebagai pribadi atau perintah presiden," kata Bambang di kompleks parlemen, Senayan, Selasa, 3 Februari 2015.

Dia mengatakan semua proses pencalonan Kepala Polri oleh Presiden Jokowi tak ada yang melanggar hukum. Dia mempertanyakan apakah ada larangan seorang calon Kepala Polri yang menjadi tersangka tak boleh dilantik. Menurut Bambang, ketika dicalonkan Budi Gunawan belum berstatus tersangka. Ia mengatakan Jokowi sebaiknya melantik saja Budi Gunawan. (Baca: Minta Mundur BG, PDIP Pertanyakan Ucapan Pratikno )

Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional telah menerima berbagai usulan nama calon Kapolri dari masyarakat. Deretan bakal calon tersebut dianggap layak menjadi pengganti Komisaris Jenderal Budi Gunawan. "Banyak usulan dari masyarakat yang dikirimkan via email ke Kompolnas. Mereka nilai calon-calon pantas berdasar pangkat, jabatan, dan kiprahnya," kata Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan saat dihubungi Tempo, Ahad, 1 Februari 2015.

Edi menyebutkan beberapa nama perwira bintang tiga dan bintang dua rekomendasi masyarakat. Mereka yaitu Kepala Badan Pemelihara Keamanan Komisaris Jenderal Putut Eko Bayuseno, Komjen Badrodin Haiti, Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Anas Yusuf, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jender M. Iriawan, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Unggung Cahyono.

Selain itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Anang Iskandar, Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komisaris Jenderal Suhardi Alius dan Kabareskrim Inspektur Jenderal Budi Waseso masuk dalam pilihan masyarakat. "Idealnya Kapolri itu perwira bintang tiga. Tapi presiden bisa saja mengangkat yang bintang dua secara langsung," ujar Edi.

"Kami tunggu keputusan presiden dan hasil gugatan praperadilan Budi Gunawan. Kita kan tak tahu apakah dia menang atau kalah," kata Edi. Ia mengaku tak ingin salah langkah lagi merekomendasikan calon orang nomor satu di kepolisian kepada presiden.

Budi Gunawan ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Tak terima, ia mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PUTRI ADITYOWATI I ANANDA TERESIA

Berita Terbaru:

Pimpinan KPK Habis, Jokowi Siapkan Perpu

Mau Rontok, KPK: Pak Jokowi Dengarkan Kami..

Kata Feriyani Soal Foto Mesranya dengan Samad