Kebijakan Jokowi yang Populer dan yang Tidak

Reporter

Minggu, 1 Februari 2015 06:35 WIB

Presiden Joko Widodo saat mengunjungi kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Gedung BKPM, Jakarta, 26 Januari 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO , Jakarta:Peneliti di Populi Center Nico Harjanto menyatakan bahwa kebijakan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi kebijakan era Presiden Joko Widodo yang paling populer dalam 100 hari kerjanya. "91,3 persen yang menilai kebijakan itu populer," katanya saat dihubungi Sabtu, 31 Januari 2015.

Menurut Nico, penurunan harga BBM memang salah satu isu yang sangat hangat diperbincangan masyarakat. Kebijakan populer Jokowi kedua adalah swasembada pangan yang dinilai sebanyak 73,3 persen. Lalu diikuti kebijakan penengelaman kapal yang menempati urutan ketiga dengan 72,8 persen pemilih. (Baca juga: Survei Publik Puas dengan Kinerja Jokowi-JK)

Lalu kebijakan satgas mafia migas (60,3 persen), satgas mafia ikan (60,3 persen) , tol laut (56,2 persen) masing masing mendapatkan urutan empat, lima, dan enam dari sisi popularitas kebijakan. Data yang mengambil sampel sebanyak 1.200 responden itu pun menempatkan kebijakan poros maritim dunia (53,8 persen), kurikulum lama (50,4 persen) , dan kenaikan harga BBM (16,8 persen) sebagai tiga kebijakan di urutan terbawah.

Isu pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan memang sengaja tidak menjadi salah satu pilihan dalam survei itu. "Saat polling itu, isu itu masih awal sehingga tidak masuk dalam pilihan survei," kata Nico. Survei ini dilakukan antara tanggal 16-22 Januari 2015.

Walau begitu, ia yakin kebijakan penunjukan Budi Gunawan menjadi pertimbangan para responden mengisi tingkat kepuasan mereka terhadap kinerja Jokowi. "Tentang isu Budi Gunawan, bisa dlihat dari tingkat kepuasan survei ini. Mereka mengisi saat gonjang ganjing Budi Gunawan," katanya. (Baca: Jokowi Order Calon Kapolri Pengganti Budi Gunawan)

Sebelumnya Survei Nasional Populi Center menyatakan bahwa mayoritas masyarakat menilai kinerja 100 hari Jokowi-JK dengan angka 7. "Sebanyak 27 persen masyarakat menilai kinerja mereka dengan angka 7," katanya.

Menurut data itu, sebanyak 17,1 persen responden pun menilai kepuasan pemerintahan itu dengan nlai 8. Lalu sebanyak 16,2 persen responden memberikan angka 6 dalam hal kepuasan mereka.

Hanya 4,8 persen responden yang menilai kepemimpinan Jokowi dengan angka sempurna, 10. Hanya 1,8 persen responden yang menilai Kabinet Kerja ini dengan angka paling rendah, 1.

MITRA TARIGAN

Berita lain:

Tipe Wanita Idaman Ali Pemilik Mobil Tabrakan Maut

Boeing, Airbus buat Perangkat Navigasi di Bintan

Australia Vs Korea, Adu Tajam Pemain Leverkusen




Berita terkait

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

30 menit lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

54 menit lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

2 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

6 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

7 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

8 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

8 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

12 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

13 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

14 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya