Joko Widodo (dua kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan), Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (tiga kiri), Ketua KPK Abraham Samad (kiri), Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti (dua kanan) dan Jaksa Agung H.M. Prasetyo (kanan atas), berjalan menuju lokasi keterangan pers terkait kasus hukum Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Istana Bogor, Jabar, 23 Januari 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan eksekusi mati terpidana narkoba gelombang kedua tetap dilakukan. Dia mengatakan pemerintah tidak terpengaruh kecaman luar negeri, terutama negara asal terpidana. (Baca: Eksekusi Mati Anggota Bali Nine Belum Ditentukan)
"Tentunya tetap jalan terus, selama grasi terpidana ditolak Presiden," kata Kalla di kantornya, Jumat, 30 Januari 2015. "Keputusan tetap seperti itu dan harus dijalankan." (Baca: Australia Lobi Jokowi Batalkan Eksekusi Mati)
Kalla juga mengatakan sudah bertemu dengan beberapa perwakilan negara terpidana narkoba yang akan dieksekusi mati. Seperti perwakilan negara Australia yang dua warganya akan dieksekusi mati pada Februari 2015. (Baca: Eksekusi Diprotes, Menteri Tedjo: Kita Harus Tegas)
"Dengan Dubes Australia kami sudah bertemu. Mereka paham dan mengerti hukum yang diterapkan di Indonesia," ujar Kalla. "Lagi pula hukuman mati ada di setiap negara." (Baca: Nenek Ini Minta Jokowi Tak Tembak Mati Cucunya)
Permohonan grasi dua anggota Bali Nine asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Andrew Chan adalah otak komplotan penyelundup narkotik yang terendus pada 2005 di Bali. Andrew dan Myuran tertangkap saat menyelundupkan 8 kilogram heroin.
Keduanya telah diputus hukuman mati pada 2006 di Pengadilan Negeri Denpasar. Mereka kini masuk dalam daftar terpidana mati yang menunggu jadwal eksekusi.
Eksekusi mati tahap pertama yang dilakukan pemerintah Indonesia sebelumnya menuai kecaman dan kritik keras dari dunia internasional. Perwakilan negara Belanda dan Brasil, yang salah satu warganya dihukum mati beberapa waktu kemarin, memilih angkat kaki dari Indonesia.
Namun Kalla membantah adanya perwakilan negara yang angkat kaki akibat kebijakan hukuman mati itu. "Tidak ada yang pulang. Mereka semua paham konsep hukum kita," ujarnya.
