Golkar Minta Jokowi Tunjuk Calon Kapolri Tambahan

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Sabtu, 31 Januari 2015 05:35 WIB

Presiden Joko Widodo bertemu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Merdeka, Jakarta, 28 Januari 2015. Pertemuan tersebut membicarakan mengenai kasus Komjen Polisi Budi Gunawan dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar kubu Agung Laksono, Indra J Piliang, menyatakan mendukung usulan Komisi Kepolisian Nasional agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih calon Kapolri yang baru. "Kami melihat ini sebagai jalan tengah terbaik," ujar Indra saat dihubungi, Jumat, 30 Januari 2015.

Menurut Indra pilihan Jokowi untuk mengajukan calon baru akan memecah kebuntuan hukum yang terjadi di balik pengangkatan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Namun menurut Indra pengajuan calon baru itu tetap harus didahului dengan proses verifikasi terhadap status tersangka Budi Gunawan yang disematkan Komisi Pemberantasan Korupsi. (Baca: Temui Prabowo, Pengacara Komjen Budi: Jokowi Takut)

Indra juga menyatakan pengajuan calon kapolri yang baru juga tak boleh bertabrakan dengan keputusan Sidang Paripurna DPR yang mengesahkan pencalonan Budi Gunawan. Agar tak berbenturan Indra menyarankan Presiden Jokowi mengirimkan nama calon kapolri baru dengan tetap mempertahankan nama Budi Gunawan. "Jadi calon baru yang diajukan Presiden diletakkan satu paket dengan Budi Gunawan," ujar Indra.

Kepada DPR, Jokowi harus menyampaikan bahwa calon baru yang diajukan merupakan calon tambahan. Dengan begitu Budi bukan lagi menjadi calon tunggal Kapolri. "Hanya saja nanti fit dan proper tes dan pengesahan calon tambahan di paripurna menyusul." (Baca: Jokowi Jumpa Prabowo, Apa Reaksi Megawati?)

DPR selanjutnya menurut Indra tinggal memberi rangking untuk seluruh calon yang diajukan Jokowi termasuk rangking untuk Budi Gunawan. "Jadi nanti calon kapolri tidak satu dan Jokowi tinggal melantik salah satu calon yang sudah disahkan DPR." Sedangkan status Budi Gunawan tetap sebagai calon Kapolri yang sudah disetujui DPR.

Indra menyatakan, Golkar kubu Agung akan mendukung apapun langkah yang diambil Jokowi selama taj bertentangan dengan aturan hukum. Golkar kubu Agung menurut Indra sangat memahami beban yang dialami Jokowi akibat polemik penetapan calon kapolri ini. (Baca:Budi Gunawan Mangkir Panggilan KPK, JK: Itu Wajar)

Sejak disetujui paripurna DPR, Budi Gunawan hingga kini belum dilantik Jokowi karena status Budi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Akibat penundaan pelantikan itu Jokowi justru mendapat tekanan dari internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sangat menjagokan Budi.

Jokowi pun telah membentuk tim independen yang beranggotakan sembilan orang untuk mencari jalan tengah pengisian kekosongan posisi Kapolri. Salah satu usul yang diajukan tim sembilan adalah agar Jokowi segera memilih calon baru dan membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Kemarin Jokowi juga menjamu Prabowo Subianto, bekas lawan politiknya pada pemilu presiden lalu. Salah satu isi pertemuan terkait dengan kekosongan posisi Kapolri.

IRA GUSLINA SUFA

Topik terkait: KPK vs Polri | Budi Waseso | Budi Gunawan | Bambang Widjojanto

Berita Terpopuler:

Budi Waseso Diperiksa Komnas HAM Tiga Jam
Sindir Jokowi, NasDem: Kalau Bisa Diintervensi, Jangan Jadi Presiden

Diminta Mundur Tim Jokowi, Budi Gunawan Bereaksi
Kenapa Surya Paloh Ngotot Budi Gunawan Dilantik?

Terpopuler lainnya:
Terkuak, Siapa yang Menerbangkan Air Asia Maut
Kolesterol Tinggi Bisa Terjadi pada Usia Muda

Wanita Tewas karena Berjingkrak Kegirangan Dilamar
Dipenjara 21 Tahun Malah Dapat Duit Rp 75 Miliar

Gaji Rp 48 Juta, Camat DKI Minta Uang Lembur

Artis DPR Dilarang Show: Nurul Tegas, Desy Ngeles

Ilmuwan akan Kuak Misteri Danau Purba di Sulawesi

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

7 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

11 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

14 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

17 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya