Budi Gunawan Dipanggil KPK, Mabes Polri Belum Tahu  

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Kamis, 29 Januari 2015 23:11 WIB

Para aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi polri mengenakan topeng bergambarkan Presiden Joko Widodo, Komjen Budi Gunawan dan Mantan Presiden Megawati dalam aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, 21 Januari 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Ronny F. Sompie mengaku belum mengetahui agenda pemeriksaan terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan. "Saya belum tahu informasi itu," katanya ketika dihubungi, Kamis 29 Januari 2015.

Agenda pemeriksaan Budi Gunawan dijadwalkan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat, 30 Januari 2015 ini. Calon Kepala Kepolisian RI yang ditunjuk Presiden Joko Widodo itu diduga menerima gratifikasi saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir. (Baca:Dipanggil KPK, Budi Gunawan Pasti Mangkir)

Menurut Ronny, agenda penyidikan terhadap personil kepolisian sejatinya bersifat pribadi. Hanya saja, kata dia, jadwal pemeriksaan itu perlu diketahui atasannya untuk menghindari gangguan sistem kerja di internal kepolisian. "Coba nanti cek dulu," katanya.


Ronny juga membantah kabar yang dilontarkan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto yang menyatakan adanya telegram rahasia yang meyarankan perwira polri untuk tidak menghadiri pemanggilan KPK. "Tidak pernah ada TR seperti itu," katanya. (Baca: Temui Jokowi, Kompolnas Sodorkan Pengganti Budi?)


Menurut Ronny, pesan itu terasa janggal lantaran Polri bisa dianggap mengintervensi proses penyidikan. "Tak ada upaya Polri untuk menghambat dan melarang anggotanya untuk menjalani proses hukum. Itu namanya intervensi," katanya.


RIKY FERDIANTO


VIDEO TERKAIT:


Advertising
Advertising


Baca berita lainnya:


Sindir Jokowi, NasDem: Kalau Bisa Diintervensi, Jangan Jadi Presiden
Diminta Mundur Tim Jokowi, Budi Gunawan Bereaksi

Kenapa Surya Paloh Ngotot Budi Gunawan Dilantik?

Pengamat Forensik: Hasil Tes Christopher Janggal

Berita terkait

Jokowi Disebut Ajukan Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo

8 jam lalu

Jokowi Disebut Ajukan Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo

Pengajuan nama Budi Gunawan oleh Jokowi, kata narasumber yang sama, bertujuan untuk meluluhkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri.

Baca Selengkapnya

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

3 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

4 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya