TEMPO.CO , Balikpapan: Akademisi Universitas Balikpapan (Uniba) menolak tuntutan otonomi khusus yang dilayangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Mereka menimai Provinsi Kalimantan Timur dianggap belum memiliki landasan hukum yang kuat agar diperhitungkan pemerintah pusat. (Baca:UU Otsus Papua Digugat ke Mahkamah Konstitusi )

“Belum waktunya Kaltim menuntut otonomi khusus,” kata dosen politik Uniba, Rendy Ismail dalam dialog publik bertajuk Indonesia dan Masa Depan Kaltim, Rabu, 28 Januari 2015.

Rendy berpendapat Kaltim tidak punya kekuatan politik yang bisa diperhitungkan dalam percaturan politik nasional. Para anggota DPR RI perwakilan Kaltim tidak mampu secara total memperjuangkan otonomi khusus yang diinginkan elit daerah.

Selain itu, kata Rendy, tuntutan otonomi khusus ini tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan dari masyarakat Kaltim. Hanya sebagian elit atau kepala daerah yang getol menyuarakan tuntutan otonomi khusus kepada pemerintah pusat.

“Dukungan publik kecil, hanya para elit di Kaltim yang berjuang sendirian meminta otonomi khusus,” ujarnya.

Dosen hukum Uniba, Piantur Pangaribuan menambahkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum mampu mengelola alokasi dana otonomi khusus yang mencapai puluhan trililiun rupiah per tahun. Saat ini saja, katanya laporan keuangan Pemerintah Kalimantan Timur selalu menyisakan silpa anggaran yang mencapai 34 persen per tahunnya.

“Kalau memperoleh alokasi dana otonomi khusus tentunya akan semakin tingginya silpanya,” tuturnya.

SG WIBISONO

Terpopuler:
KPK Rontok, Giliran Yusuf PPATK 'Diteror' DPR
'Jokowi, Dengarkan Kesaksian Ratna Mutiara'
Sebelum Diserang, KPK Bongkar Kasus Raksasa Ini
Kasihan Jokowi: KPK Habis, Polisi-Jaksa Disetir...
Kasihan Jokowi: Tiga Alasan KPK Dirontokkan
Kisah Wanita Indonesia yang Terdampar di Chechnya