Presiden Joko Widodo saat akan memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, 25 Januari 2015. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim 9, Jimly Asshiddiqie, mengatakan tidak dikeluarkannya keputusan presiden atas pembentukan tim independen ini bukan karena tekanan. Menurut Jimly, ini karena murni keinginan masing-masing anggota tim 9. (Baca: Tim 9 Tawarkan Opsi Penarikan Budi Gunawan)
"Itu usul kami sendiri. Jadi kami terbelah dua pendapat. Bahwa ada di antara kami berpendapat tidak usah diformalkan dengan Keppres," kata Jimly di Kementerian Sekretariat Negara, Rabu, 28 Januari 2015.
Jimly mencontohkan bahwa Hikmahanto Juwono menolak dikeluarkannya Keppres.
Meski tidak diperkuat dengan Keppres, Jimly meyakini bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Tim 9 akan diterima presiden. "Kalau dari antusiasme, dia (Presiden Joko Widodo) menerima, tapi tidak seratus persen. Tapi yang kita sarankan kan ada juga yang tidak umumkan, yang tidak diumumkan itu dia setuju sekali," kata Jimly.
Hari ini Tim 9 memberikan lima rekomendasi pada Presiden terkait kisruh KPK dan Polri. Rekomendasi yang diberikan yaitu pertama Presiden seyogyanya memberi kepastian terhadap siapapun penegak hukum yang berstatus tersangka untuk mengundurkan diri dari jabatannya atau tidak menduduki jabatan selama berstatus sebagai tersangka. (Baca: Budi Bukan Pilihan Jokowi, Tim 9: Ini Rahasia Umum)
Kedua, presiden disarankan tidak melantik calon Kapolri dengan status tersangka dan mempertimbangkan kembali untuk mengusulkan calon baru. (Baca: Rekomendasi Tim 9: Kasus Bambang KPK Diteruskan )
Ketiga, presiden disarankan untuk menghentikan segala upaya yang diduga merupakan kriminaiisasi terhadap personil penegak hukum siapapun, baik Polri maupun KPK.
Keempat, presiden seyogyanya memerintahkan kepada Polri maupun KPK untuk menegakkan kode etik terhadap pelanggaran etika profesi yang diduga dilakukan oleh personil Polri maupun KPK. (Baca: Tim 9 Desak Budi Gunawan Mundur dari Pencalonan)
Kelima, presiden diharapkan menegaskan kembali komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
