TEMPO.CO, Jakarta - Imbas kasus KPK versus Polri dan polemik pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri membuat penilaian keberhasilan seratus hari Presiden Joko Widodo dianggap jeblok. Sejauh ini, penilaian kinerja kabinet Jokowi dilihat dari ketidakberhasilan Jokowi menjalankan pemerintahan karena ada campur tangan partai politik.
Pada awal pemerintahan, Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah mengingatkan tak ada target seratus hari kerja. Menurut Kalla, pemerintahan hanya menyiapkan target lima tahunan sesuai dengan masa jabatan. "Kabinet target kerjanya per lima tahun, tak ada seratus hari," kata Kalla di kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 27 Oktober 2014. Berikut ini tiga “gebrakan” Jokowi selama seratus hari menjadi Presiden RI ketujuh.
Naik-Turun Harga BBM
Dibandingkan era Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Jokowi lebih cepat menaikkan BBM. SBY baru menaikkan BBM lima bulan setelah dilantik. Sedangkan Jokowi sudah menaikkan harga BBM pada 17 November 2014. Harga Premium naik Rp 2.000 menjadi Rp 8.500 per liter. Turut naik juga harga solar menjadi Rp 7.500 per liter dari sebelumnya Rp 5.500 per liter.
Dengan semakin turunnya harga minyak dunia, Jokowi pada 1 Januari 2015 menurunkan harga BBM. Harga Premium dari Rp 8.500 per liter menjadi Rp 7.600 per liter, dan harga solar menjadi Rp 7.250 dari sebelumnya Rp 7.500.
Belum sampai sebulan, Jokowi kembali menurunkan BBM. Pada 16 Januari 2015, Jokowi mengumumkan harga Premium turun menjadi Rp 6.600 dari Rp 7.600 per liter. Harga solar pun diturunkan menjadi Rp 6.400 dari Rp 7.250 per liter.
Dengan turunnya harga minyak dunia, otomatis besaran subsidi BBM yang diajukan tahun ini sebesar Rp 56 triliun, atau turun drastis ketimbang tahun lalu yang mencapai Rp 276 triliun. Kabar baik itu membuat pembangunan infrastruktur bisa digenjot.
Tiga kementerian mendapat tambahan anggaran terbesar, yakni Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 33 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 20 triliun, dan Kementerian Pertanian Rp 16 triliun. Belanja infrastruktur pemerintah juga meningkat dari Rp 190 triliun menjadi Rp 290 triliun. Dana desa juga meningkat dari Rp 9 triliun menjadi Rp 20 triliun.
Selanjutnya: Benar-Salah Penyusunan Kabinet
<!--more-->
Susunan Kabinet
Soal penyusunan kabinet, Jokowi terbilang maju dan mundur. Kemajuan terjadi saat Jokowi melibatkan KPK dan PPATK dalam menentukan nama calon menteri. Tindakan itu juga dilakukan Jokowi tanpa konsultasi dengan partai-partai pendukungnya. Dengan demikian, beberapa nama yang disodorkan terpaksa dicoret karena diberi tanda merah atau kuning oleh KPK. Akhirnya, wakil dari parpol berjumlah 15 orang.
Meski demikian, Presiden Jokowi dikritik ketika memilih politikus Nasional Demokrat, Muhammad Prasetyo, untuk menduduki kursi Jaksa Agung. “Kami mencurigai ada politik bagi-bagi kursi di kalangan partai pendukung sehingga Prasetyo bisa terpilih,” ujar Koordinator Divisi Monitoring Bidang Hukum Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho.
Selanjutnya: Presiden Blusukan
<!--more-->
Presiden Blusukan
Selain kunjungan ke luar negeri, Jokowi juga mengunjungi sejumlah daerah di Tanah Air. Dua hari setelah melantik para menteri kabinet, Jokowi melakukan kunjungan pertamanya ke pengungsian Sinabung, Sumatera Utara.
Kunjungan itu berbeda dengan kunjungan pejabat sebelumnya. Kali ini Jokowi dianggap merepotkan karena kerap tidak mengikuti protokol. Hasilnya, Jokowi berhasil menemukan beberapa tempat pengungsian dan mendengar langsung permintaan warga.
Menteri Kehutanan yang diajak Jokowi akhirnya bisa mempercepat pengurusan izin bagi relokasi pengungsi yang berlarut. “Tadi sudah saya telepon langsung menterinya dan saya perintahkan selesai dalam waktu dua hari,” ujar Jokowi.
Beberapa kali kunjungan Presiden dilakukan tanpa penyambutan besar-besaran. Salah satunya ketika Jokowi berkunjung ke Kalimantan Barat pada 20-21 Januari 2015. "Terus terang, Pemda Kalbar tidak merasa sama sekali diberatkan dalam anggaran untuk kedatangan Presiden," kata Kepala Humas Pemprov Kalimantan Barat J. Numsuan. Biasanya, Pemda menyiapkan sampai angka miliaran untuk pemasangan baliho-baliho, makanan dan minuman, serta protokol lainnya.
EVAN | PDAT (Sumber Diolah Tempo)
Topik terhangat:
Budi Gunawan | Bambang Widjojanto | Tabrakan Pondok Indah | AirAsia
Berita terpopuler lainnya:
Diminta Jokowi Mundur, Budi Gunawan Menolak
Politikus PDIP: Jokowi Bisa 'Game Over'
Golkar Barter Lapindo dengan Budi Gunawan?
