TEMPO.CO, Padang - Ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra, mengatakan kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi titik puncak gelombang dalam seratus hari kepemimpinan Presiden Joko Widodo. (Baca: Kisruh KPK Vs Polri, SBY Berkicau di Twitter)

"Kita bisa menyimpulkan 100 hari kerja Jokowi itu dalam turbulensi. Dalam gelombang dahsyat," ujarnya saat aksi #SaveKPK di depan kantor Gubernur Sumatera Barat, Selasa, 27 Januari 2015. (Baca: 100 Hari Jokowi, Nurul Arifin: Jokowi Tak Mandiri)

Menurut Saldi, ini ujian sesungguhnya bagi Jokowi di awal pemerintahan. Jika Presiden berhasil menyelesaikan soal kriminalisasi terhadap KPK, Jokowi akan memiliki modal cukup untuk meneruskan pemerintahan. (Baca: Kasus Bambang KPK, Ini 7 Cap Negatif untuk Jokowi)

"Tapi kalau tidak, dia akan terus terombang-ambing dalam berbagai kepentingan. Partai, pihak lain, dan rakyat yang memilihnya," ujarnya.

Menurut Saldi, Jokowi harus tegas dalam menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri. Jokowi harus mengambil sikap dengan tanpa ada ragu, melarang kepolisian melakukan kriminalisasi terhadap KPK. "Baik itu terhadap komisioner, maupun usur-unsur lain di KPK," ujarnya. (Baca: Pengacara Budi Gunawan Kini Incar Penyidik KPK)

Selama ini, tidak hanya komisioner yang dikriminalkan. Kata Saldi, penyidik juga pernah dikriminalkan polisi. "Jadi ketegasan Presiden diperlukan untuk menghentikan langkah kriminalisasi itu," ujarnya. (Baca: KPK Vs Polri: Inilah Pasukan Kuning 'Penjaga' KPK)

Rektor Universitas Andalas Weri Darta Taifur mengatakan Presiden Joko Widodo tidak memberikan perbaikan yang signifikan bagi rakyat Indonesia menjelang seratus hari kerjanya. Kebijakan Jokowi dinilai masih sama dengan kebijakan Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, yang mengutamakan kepentingan asing dan pengusaha besar di Indonesia.

"Kriminalisasi terhadap KPK telah mengecewakan banyak pihak," ujarnya saat membacakan petisi pada aksi yang sama. Ia menambahkan, rakyat mengecam tindakan Polri dan Jokowi. Karena dinilai menghambat proses pemberantasan korupsi di Indonesia. (Baca: Nurul Arifin: Jokowi Direcoki Partai Pendukung)

"Rakyat menginginkan pemberantasan korupsi. Namun sangat disayangkan, pemerintah justru menunjukkan sikap yang melemahkan pemberantasan korupsi," ujarnya. (Baca: Kritik Presiden, Aktivis Pro Jokowi 'Diteror'?)

ANDRI EL FARUQI

Terpopuler:
Syahrini Pamer Foto Bersama Paris Hilton di Bali
Menteri Tedjo, Jaya di Laut Gagal di Darat
Golkar Barter Lapindo dengan Budi Gunawan?
Kemudi QZ8501 Rusak, Ini Jawaban AirAsia
Pengacara Budi Gunawan Kini Incar Penyidik KPK
Selalu Bilang Next, Ceu Popong Tegur Menteri Anies
Terkaya di Dunia, Hartanya Baru Habis 220 Tahun