Foto Bung Karno bersama Bung Hatta karya Inen Rusnan, fotografer Konferensi Asia Afrika sekaligus saksi sejarah dinamika perkembangan Kota Bandung sejak tahun 1950an, dipamerkan di Gedung Indonesia Menggugat di Bandung (6/6). TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Bandung - Kementerian Luar Negeri dan Arsip Nasional Republik Indonesia tengah mengumpulkan arsip-arsip berkaitan dengan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada 1955 untuk dibawa pada organisasi PBB. "Untuk mendapatkan status di UNESCO sebagai World Heritage," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Yohanes Kristiarto Soeryo Legowo di Bandung, Selasa, 27 Januari 2015.
Menurut dia, jika sudah mendapat status itu, semua warga dunia bertanggung jawab (memeliharanya) bukan hanya Indonesia karena ini warisan dunia. Kementerian Luar Negeri juga sudah menyiapkan proposal pengembangan Museum Asia Afrika di Gedung Merdeka, Bandung, yang akan dibahas bersama MPR, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Yohanes mengatakan Gedung Merdeka di Bandung itu kendati milik MPR, tapi dikelola bersama Kementerian Luar Negeri dan pemerintah provinsi.
Untuk itu, kementerian mengajak Sekretariat MPR dan Pemerintah Jawa Barat merevisi naskah kesepahaman mengenai pengelolaan Gedung Merdeka di Bandung. Berdasarkan Keputusan Presiden, gedung itu milik MPR, pemeliharannya oleh Pemprov Jabar. "Namun pengelolaan museum oleh Kementerian Luar Negeri, membuat kita serba kikuk," kata dia.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan pemerintah provinsi juga mengusulkan untuk merevitalisasi museum Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka. Padahal museum itu selalu dikunjungi siswa sekolah. "Kami sanggup menginisiasi pertemuan itu pada Februari nanti," katanya.
