Presiden Joko Widodo (dua kiri depan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (tiga kanan depan), Ketua KPK Abraham Samad (kiri depan), Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti (kanan), Jaksa Agung H.M. Prasetyo (dua kanan), Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (tiga kiri belakang), Mensesneg Pratikno (tiga kanan belakang), Seskab Andi Widjajanto (kiri belakang) dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan (dua kiri belakang) beri keterangan pers terkait kasus hukum Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Istana Bogor, Jabar, 23 Januari 2014. Jokowi meminta Polri dan KPK untuk memastikan proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan hari ini bertemu dengan berbagai pihak untuk merumuskan cakupan kerja tim independen penyelamat Komisi Pemberantas Korupsi dan Kepolisian. Pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan untuk mendapat saran yang komprehensif. Setneg, kata Andi, diberi waktu seminggu.
”Tadi sudah bertemu dengan Denny Indrayana dan Komisi Kepolisian Nasional,” ujar Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 26 Januari 2015. (Baca: Jokowi Bikin Tim Independen Damaikan KPK Vs Polri)
Jokowi, kata Andi, berharap tim ini bisa menghasilkan solusi, yakni Indonesia punya Kepala Polri baru yang kuat dan KPK tak dilemahkan. Kedua lembaga itu semakin kuat memberantas korupsi. “Mengenai proses dan caranya bagaimana ini yang masih kita godok,” ujar Andi. (Baca: Amir Syamsuddin: Dasar Hukum Penangkapan BW Absurd)
Namun, jika melihat dari pertemuan kemarin, kata Andi, tim ini akan bekerja seperti tim 8 bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan konflik “cicak versus buaya”. “Pak Hikmahanto, yang sempat terlibat dalam tim 8 memberikan saran soal keanggotaan tim. Itu sedang dipertimbangkan. Diberi waktu minggu ini untuk menyelesaikan,” katanya. (Baca: Saksi Malah Bela Bambang KPK)
Semalam, Jokowi meminta agar proses hukum yang sedang dijalani personel KPK dan Polri dilakukan secara transparan dan tak ada kriminalisasi. Adapun anggota tim tersebut adalah Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Asshidique; mantan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Oegroseno; pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar; pengamat hukum internasional, Hikmahanto Juwana; serta mantan Ketua KPK, Erri Riyana; mantan pimpinan KPK, Tumpak Hatorangan; dan mantan Ketua Muhammadiyah Ahmad Syafii Ma’arif.
Selanjutnya: Jokowi: Semakin Banyak Masukan Semakin Baik
