TEMPO.CO, Yogyakarta - Setelah puluhan akademisi dari 10-an universitas beraksi menyatakan sikap menolak pelumpuhan KPK di Gedung Pusat UGM pada ahad lalu, pernyataan serupa bermunculan di kampus-kampus lain. Aksi dukungan bagi KPK digelar oleh mahasiswa bersama akademisi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) di depan kampusnya di Jalan Tamansiswa, Kota Yogyakarta, hari ini.
Mahasiswa, dosen hingga Dekan Fakultas Hukum UII bergantian berorasi di atas podium kecil yang didirikan di halaman kampusnya. Mereka juga membeber kain putih seluas meja pimpong untuk mengumpulkan tanda tangan penolakan pada upaya pelumpuhan KPK.
Seusai aksi itu, Dekan Fakultas Hukum UII, Aunur Rohim Faqih menyatakan kecewa dengan sikap Presiden Joko Widodo yang membiarkan konflik KPK dan Polri terus berlarut. Dia curiga, Presiden, yang akrab disapa Jokowi, tidak tegas karena tersandera kepentingan partai-partai pendukungnya. "Sikap Presiden masih tidak jelas dan tidak tegas, itu justru tidak memghormati kedua institusi (KPK dan Polri)," kata Aunur. (Baca: `Jokowi Jangan Pindahkan Istana ke Rumah Mega`)
Dia menuding Jokowi belum memperbaiki sikapnya ketika nekat mengusulkan Komisaris Jendral Budi Gunawan sebagai satu-satunya calon Kapolri ke DPR meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Aunur juga mengecam DPR karena begitu mudah menyetujui pencalonan figur Kapolri yang bermasalah. "Kalau kotor ya kotor," kata dia.
Dia mengharapkan Jokowi segera mengambil langkah tegas dengan membatalkan rencana pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Menurut dia, keputusan itu berarti Presiden mengakui kredibilitas KPK. (Baca: Bambang Widjojanto Ajukan Pemberhentian Sementara)
Langkah lain, menurut dia, Presiden perlu segera memerintahkan penghentian segala bentuk kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. "Kriminalisasi kepada Bambang Widjojanto harus dihentikan," kata dia.
Dua keputusan itu, menurut Aunur akan berimplikasi besar terhadap penuntasan konflik KPK dan Polri. Selama ini, konflik antar kedua lembaga, hanya memberikan keuntungan politik pada elite korup. "Presiden harus berani tegas dan keluar dari pengaruh kelompoknya," kata Aunur.
Sejumlah tokoh Muhammadiyah hadir saat aksi berlangsung. Di antaranya ialah mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, anggota Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Chairil Anwar dan Ketua Pimpinan Pusat Aisiyah Siti Noorjannah Djohantini. Tokoh Muhammadiyah lainnya yang hadir di aksi itu ialah Abdul Munir Mulkan, Said Tuleley dan anggota DPD RI, Afnan Hadikusumo. (Baca: Tuntutan Pencopotan Menteri Tejo Kian Meluas)
ADDI MAWAHIBUN IDHOM
