Presiden Joko Widodo (dua kiri depan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (tiga kanan depan), Ketua KPK Abraham Samad (kiri depan), Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti (kanan), Jaksa Agung H.M. Prasetyo (dua kanan), Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (tiga kiri belakang), Mensesneg Pratikno (tiga kanan belakang), Seskab Andi Widjajanto (kiri belakang) dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan (dua kiri belakang) beri keterangan pers terkait kasus hukum Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Istana Bogor, Jabar, 23 Januari 2014. Jokowi meminta Polri dan KPK untuk memastikan proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menilai Presiden Joko Widodo membiarkan pelemahan gerakan antikorupsi. Jokowi, kata Ade, terus berkompromi dengan kepentingan partai penyokong sehingga lembaga-lembaga hukum yang seharusnya jadi pilar antikorupsi menjadi reyot. "Jokowi telah kehilangan keberanian dan independensi," kata Ade, Ahad, 25 Januari 2015.
Ade mengatakan, sebagai presiden, Jokowi seharusnya tidak melakukan kompromi politik yang cenderung melawan kepentingan rakyat. ICW juga mengkritik Jokowi akan kentalnya unsur politik dalam penentuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Polri. (Baca: KPK Vs Polri, Jokowi: Jangan Ada Kriminalisasi)
Menurut Ade, Jokowi membiarkan kepentingan politik merambat dan menguasai pucuk pimpinan lembaga hukum. Setelah memilih politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jokowi kembali mengangkat politikus Partai NasDem, Prasetyo, sebagai Jaksa Agung. Kini, Jokowi mengangkat Budi Gunawan, mantan ajudan Megawati Soekarnoputri, sebagai Kapolri. (Baca: Jokowi Punya Jabatan tapi Tak Punya Kekuasaan)
Ade melihat Jokowi tak mampu membendung seluruh kepentingan partai dan elite yang menyokong dirinya. Di tengah polemik KPK dan Polri, ICW menilai Jokowi tak punya sikap yang jelas. Pilihan sikap Jokowi yang cenderung normatif justru mengambang dan tak memberikan kekuatan pada pemberantasan korupsi. "Rencana aksi Jokowi soal antikorupsi tak jelas," ujar Ade.
