TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno menilai petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi melanggar kesepakatan antara Kepolisian RI dan KPK di Istana Bogor pada Jumat, 23 Januari 2015.

Saat itu, kata Tedjo, Jokowi mengimbau agar kedua lembaga tetap menjernihkan suasana. Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti dan Ketua KPK Abraham Samad hadir dalam pertemuan itu. "Tapi kelihatannya tidak ditaati. Sehingga, masih ada pergerakan dari KPK," kata Tedjo di kompleks Istana Negara, Sabtu, 24 Januari 2015.

Bukan sekali ini Menteri Tedjo mengecam KPK. Sesuai catataan Tempo, sejumlah ucapan Menteri Tedjo yang juga cenderung menyerang lembaga ini:

1. Apa KPK Pasti Benar?

Soal rekening gendut Komisaris Jenderal Budi Gunawan, "Kami sudah meminta konfirmasi ke kepolisian. Menurut kami itu sudah cukup," kata Menteri Tedjo kepada Tempo di kantornya, Jumat, 16 Januari 2015.

Saat itu calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan diloloskan oleh DPR kendati sudah ditetapkan sebagai tersangka kasu suap oleh KPK. (Baca: Tedjo:Apakah KPK Pasti Benar?)

Tedjo yang menjadi Ketua Kompolnas itu mengatakan Kompolnas percaya pada keterangan kepolisian yang menyatakan rekening Budi Gunawan wajar. Menurut dia, kepolisian adalah lembaga hukum yang kredibel dan patut didengar. "Lagi pula, apakah KPK pasti benar?" ujar dia.

Lebih lanjut Tedjo mengeluhkan KPK yang tidak melanjutkan penyelidikan beberapa pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka. "Misalnya Jero Wacik, Suryadharma Ali. Itu gimana kelanjutannya. Mengapa langsung menyasar ini (menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka)?" ucapnya.

2. KPK Ingin Menggagalkan Budi Gunawan

Menteri Tedjo menilai penetapan status tersangka Budi Gunawan adalah upaya Komisi Pemberantasan Korupsi menggagalkan bekas ajudan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri tersebut.

"Ini kelihatan sekali, seolah-olah hanya ingin menggagalkan Budi Gunawan. Kalau memang bukti sudah ada, ayo, segera diproses," kata Tedjo di Istana Negara, Senin, 19 Januari 2015. Menurut dia, upaya menggagalkan itu terbukti karena KPK tidak dari awal menetapkan Budi sebagai tersangka. Baca: Tejo Tuding KPK Sengaja Gagalkan Budi Gunawan)

Setelah penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, pemerintah, kata Tedjo, mendorong KPK segera menuntaskan kasus tersebut. Menurut dia, publik juga harus memberikan tekanan pada KPK untuk segera menyelesaikan kasus tersebut.

3. KPK Kekanak-kanakan

Menteri Tedjo menilai KPK melanggar kesepakatan dengan kepolisian untuk tidak mengeluarkan pernyataan tendesius. "Jangan membakar massa (dengan orasi) 'Ayo rakyat. Kita harus begini-begitu’. Pernyataan itu adalah sikap kekanak-kanakan," ujar di kompleks Istana Negara, Sabtu, 24 Januari 2015. (Baca: Menteri Tedjo Sebut KPK Ingkar Janji ke Jokowi)

Tedjo menyesalkan adanya pergerakan massa di Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga diliput berbagai media massa nasional. Menurut Tedjo, KPK akan kuat bila justru didukung konstitusi yang berlaku. "Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu." (Baca: Tedjo: KPK Tidak Kuat Bila Didukung Tidak Jelas)

Sehari sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menemui para pendukung lembaga antirasuah yang menggelar aksi di halaman kantor yang terletak di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan itu. Dia mengucapkan terima kasih atas dukungan apresiasi masyarakat atas musibah dan bencana yang menimpa pada KPK setelah Bambang Widjojanto ditangkap oleh polisi.

LINDA TRIANITA I M. MUHYIDDIN I TIM TEMPO

Berita Lain:

Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP Mega Bermain

Orang Goblok pun Tahu, Ini Serangan Balik Polisi

Penangkap Bambang KPK Anak Buah Budi Gunawan