Pertambangan batubara milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Sangatta, Kutai, Kalimantan Timur, Mei 2002. TEMPO/IGG Maha Adi
TEMPO.CO, Balikpapan - Pejabat Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menyebut sejumlah jenderal menguasai atau membekingi perusahaan tambang batu bara di daerah ini. "Para jenderal itu menguasai mayoritas tambang-tambang di Kutai Kartanegara," kata Kepala Bidang Geologi Dinas Pertambangan Kutai Kartanegara Trigiyarsa di Balikpapan, Senin, 19 Januari 2015.
Kuasa para jenderal ini, kata Trigiyarsa, akan terlihat kala perusahaan pertambangan yang dibekinginya terlibat dalam masalah produksi atau terkena isu lingkungan. "Mereka bahkan telepon Bupati Kukar, 'Kenapa perusahaannya dihentikan produksi. Tolong dibuka kembali produksinya'," paparnya tanpa merinci nama perusahaan maupun jenderal yang dimaksud.
Intervensi semacam ini, kata Trigiyarsa, yang membuat Kabupaten Kukar sulit menindak tegas perusahaan pertambangan yang nakal dalam memenuhi kewajiban lingkungan maupun produksinya. Mereka khawatir pengabaian atas perintah semacam ini berdampak negatif terhadap kelangsungan pemerintah daerah setempat. "Saya ini sering didatangi personil Polisi Militer, intelijen, Koramil, Kodim, dan Kodam. Alasannya sih koordinasi saja," ungkapnya.
Setidaknya ada 240 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Bara dan 10 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara di Kutai Kartanegara (PKP2B). Saat ini ada 50 perusahaan IUP dan 10 PKP2B yang masih aktif beroperasi.
Kepala Staf Kodam Mulawarman Brigadir Jenderal (TNI) Ludwing Pusung membantah ada aksi beking-bekingan oleh prajuritnya dalam industri pertambangan di daerah ini. TNI akan memberikan sanksi tegas bagi anggotanya yang terbukti membekingi aktivitas negatif perusahaan. "Sudah tidak ada lagi aksi beking-bekingan perusahaan. Audit keuangan prajurit dilaksanakan secara rutin," ujarnya.
Namun Ludwing mempersilakan bila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk melaporkan aktivitas oknum prajurit ini pada Polisi Militer Kodam Mulawarman. "Sudah banyak prajurit TNI yang kariernya terganjal bertahun-tahun tanpa kejelasan. Itu salah satunya karena kena masalah seperti ini," tuturnya.
