TEMPO Interaktif, Jakarta:Dewan Perwakilan rakyat (DPR) mendukung langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan partai-partai politik untuk mencari dukungan soal rencana tawaran kepada Gerakan Aceh Merdeka. "Itu solusi agar pembicaraan di Helsinky tetap dalam koridor NKRI," kata Sekretaris Fraksi PPP, Lukman Hakiem di Gedung MPR/DPR kemarin.Menurut Hakiem, partai politik hanya diminta pertimbangan oleh Wakil Presiden sebelum menawarkan akses eks-GAM menjadi calon kepala pemerintah daerah. Untuk menawar keinginan GAM agar bisa membuat partai lokal. Karena menyangkut partai, Jusuf Kalla minta pandangan dan komitmen partai. "Teman-teman dari Aceh juga komplain ke Fraksi karena melihat ada prospek damai dengan perundingan itu,"katanya. Dalam pertemuan di rumah Jusuf Kalla, 11 partai menandatangani kesepakatan itu.Hakiem tak kuatir usul itu akan mengancam Indonesia."Kalau mantan GAM ikut pemilihan, belum tentu akan dipilih warga Indonesia di Aceh. Orang lama saja susah, apalagi GAM yang baru keluar dari hutan," ujarnya. Anggota Fraksi Golkar Happy Bone Zulkarnaen menyatakan, Komisi Pertahanan tetap akan melakukan pengawasan terhadap perkembangan pembicaraan tak formal RI-GAM ini. Karena itu, Komisi I telah merekomendasikan agar pemerintah segera menyelesaikan pembicaraan Helsinky. "Kalau tidak percaya pemerintah, soliditas pemerintah dan DPR bisa ada masalah,"ujarnya.Purwanto